 |
| Jainal Adaran, S.Hum, pengurus JPPR Maluku Utara |
Sinarmalut.com, Maluku Utara - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, menduga Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ikut campur tangan dalam seleksi KPU di Maluku Utara.
Jainal Adaran, S.Hum, pengurus JPPR Maluku Utara mengatakan, hal yang sangat tidak wajar adalah ketika pengumuman nilai psikotes peserta, di mana nilai CAT tinggi namun tiba-tiba saat pengumuman 20 besar, nilai di psikotes mereka tidak direkomendasikan. Padahal peserta ini kebanyakan adalah mereka yang sudah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu.
"Ada yang satu sampai dua periode yang selalu menyertakan diri di setiap tes seleksi. Nilai CAT bagus, tiba-tiba pengumuman nilai psikotes tidak lulus, karena tidak di rekomendasikan, padahal soal-soalnya biasa saja, sebagimana beberapa peserta yang kami interview, terutama bagi yang mereka sudah berpengalaman di penyelenggara pemilu di kabupaten dan kota satu sampai dua periode," heran Jainal, Sabtu (09/03).
Jainal mengungkapkan, seperti Ramli K Yakub, anggota KPU Sula yang dua periode, Aksa Puko, Arisandi Ketua yang pernah di KPU Taliabu dua periode, kemudian M.Rizal yang pernah menjabat Ketua KPU Halmahera Utara, Jainul Yusup, dan Asman Jamil, mantan Ketua Bawaslu Halmahera Selatan.
Menurutnya, ada dugaan kuat Biro SDM KPU RI ikut main sehingga para peserta ini gagal ke seleksi tahap selanjutnya. Yang mana nilai Psikotes yang di kirim oleh tim psikotes dari Mabes TNI/AD sebagai pelaksana tes psikologi seleksi KPU di Maluku Utara, ke Biro SDM KPU RI dicurangi oleh orang-orang di Biro SDM KPU RI ini.
"Kuat dugaan mereka di Biro SDM KPU RI, ikut main merubah hasil psikotes karena ada pihak pihak eksternal yang mencoba masuk mempengaruhi mereka dengan bujuk rayuan, ini sungguh berbahaya," tudingnya.
Atas dugaan ini, JPPR Maluku Utara meminta kepada Ketua dan komisioner KPU RI yaitu.
Pertama, menelusuri dan meminta hasil psikotes yang punya biro SDM KPU RI sebelum di kirim ke sekretariat KPU provinsi Maluku Utara dan hasil asli yang dikirim oleh mabes TNI AD sebagai pelaksana tes psikologi seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara
Kedua, meminta pertanggung jawaban dan mengevaluasi kerja-kerja Biro SDM dalam seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota selama seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota.
Ketigs, mengevaluasi dan mengganti Timsel KPU provinsi dan kabupaten/kota, yang diduga bekerja sama dengan Biro SDM untuk memanipulasi nilai psikotes.
Keempat, menghentikan sementara hasil seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota di Maluku Utara, karena sementara masih tahapan proses rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kabupaten dan provinsi, karena sangat berpengaruh seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota terhadap hasil pemilu, bilamana penyelenggara tersebut tidak lulus, mereka cenderung untuk curang. *
