Gerah, Warga Sigela Yef di Tikep Minta Kades 'Turun'

Pertemuan antara Warga Sigela dan Pemdes dihadiri BPD Sigela, Pemerintah Kecamatan Oba. 

Sinarmalut.com, Tidore - Puluhan waga masyarakat Desa Sigela Yef meminta Amir Nasir untuk turun dari jabatanya sebagai kepala desa.

Desakan itu disampaikan di sela-sela rapat antara BPD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan warga pada Rabu 27 Maret 2024, malam tadi. 

Desakan tersebut disampaikan atas dasar karena pemerintah desa dinilai tidak berjaan dengan baik dan merugikan masyarakat bahkan keuangan Negara. 

Seperti terlihat dalam video berdurasi 7,11 menit yang diterima Media ini tampak ada adu argumen antara salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD yaitu Muhammad Saldi dengan pihak pemerintah kecamatan. 

Saat dikonfirmasi kebenaran video tersebut ke beberapa masyarakat yang enggan namanya disebutkan mengakui peristiwa tersebut benar terjadi tadi malam.

Mereka menyebutkan hampir sebagian besar warga menginginkan kepala desanya diganti karena semua kebijakan kepala desa jauh dari kata transparansi. Rapat yang melibatkan pihak pemerintah kecamatan ini merupakan respon dari aksi warga penerima bantuan beserta puluhan warga Desa Sigela-Yef, yang berbondong-bondong mengembalikan bantuan perahu katinting ke Kantor Desa Sigela Yef pada Rabu siang kemarin.

Muhammad Saldi, Salah satu anggota BPD ketika dikonfirmasi melalui saluran telpon mengungkapkan ada segelumit persoalan di desa yang tidak dituntaskan. 

Buntut itu, puluhan warga Sigela Yef beberapa waktu lalu merusak proyek Irigasi yang berlokasi di Dusun Yef. Hal itu dilakukan akibat kemarahan warga terhadap kinerja kepala desanya selama ini dinilai telah banyak merugikan mereka, yang mana ada beberapa proyek desa yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi  perencanaan. 

“Masyarakat melampiaskan kekecewaan ke proyek Irigasi karena Pelaksanaan proyek desa tidak sesuai dengan perencanaan sehingga Irigasi yang dibangun tergenang Air dan tidak berfungsi," ungkapnya.

Bukan hanya itu,  Saldi juga menyebutkan bahwa kepala desa tidak transparan dalam mengelola ADD dan DD. Terbukti anggaran APBDes yang dipampang pada Baliho tidak sesuai dengan APBDes yang dipegang oleh BPD, bahkan APBDes tersebut disahkan Ketua BPD dengan Kades sendiri tanpa melibatkan Anggota BPD yang lain.

Saldi menuding, total Anggaran APBDes 2024 sebesar Rp 2.110,098,000 itu ada indikasi dugaan penggelapan yang melibatkan Ketua BPD dengan Kepala Desa sendiri. Pasalnya berdasarkan hitungan pihaknya ada sekitar Rp 54 juta yang yang hilang atau tidak dicantumkan dalam anggaran tersebut.

Dia memberberkan, untuk kegiatan desa seperti pengadaan katinting 6 unit pada tahun 2023, baru tersalur 3 unit tetapi belum lama dipakai sudah rusak parah, sehingga telah dikembalikan ke desa. Samahalnya pada tahun sebelumya, hanya beberapa bulan dipakai langsung rusak akibat dari bahan pembuatan katinting hanya menggunakan triplek. 

"Banyak sekali problem di desa, ada juga proyek gorong-gorong di tahun 2024 sempat ditahan pekerjaannya oleh BPD karena upah pekerja tidak sesuai dengan pagu anggaran yang ada, termasuk juga pembagian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran," tutup Muhammad Saldi.

Perlu diketahui, sampai berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Desa Sigela Yef dan Pemerintah Kecamatan Oba. *