Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah menggelar High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Internal Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Triwulan I yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo.
Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah menggelar High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Internal Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Triwulan I yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, berlangsung di ruang rapat Walikota, Rabu (06/03).
Mewakili Walikota, Sekda Ismail Dukomalamo menyampaikan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2024 ini memajukan agenda rapat koordinasi HLM pada akhir triwulan I yang bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal ini dikarenakan pada momentum tersebut diprediksi akan berpotensi mengalami lonjakan harga yang tidak stabil dan akan berdampak pada peningkatan inflasi.
“Sebagaimana laporan minggu ke-4 bulan Februari yang dirilis Inspektorat Daerah, telah terjadi kenaikan harga pada bahan pangan seperti beras, cabai merah, dan telur ayam ras. Bahkan secara nasional menurut Badan Pusat Statistik, ketiga komponen tersebut menjadi penyumbang inflasi nasional” kata Ismail.
Berdasarkan data dan permasalahan tersebut Ismail meminta adanya perhatian bersama untuk mencari jalan keluar berupa saran, masukan dan rekomendasi, sebagai agenda konkrit dan ikhtiar bersama dalam rangka menjaga dan mengendalikan harga agar tetap rendah dan stabil dan menjaga stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara.
Lebih lanjut Ismail menambahkan, Pemerintah Daerah melalui TPID juga akan menggelar Operasi Pasar Murah di Kecamatan Tidore Utara, bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Bulog Maluku Utara dan BRI Cabang Soasio.
Pasar murah yang diadakan ini dengan menjual 300 paket yang berisi beras SPHP 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, ditambah caia, bawang merah dan bawang putih. 300 Paket tersebut dijual ke masyarakat Tidore Utara seharga Rp 117.000 per paket, lebih murah dari harga ril yaitu Rp 176.250.
“Selain itu ada langkah konkirit yang akan dilakukan seperti sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, dan terus meningkatkan pencanangan gerakan menanam, pemerintah daerah sedang menyiapkan dukungan Dana Tak Terduga sebagai intervensi konkrit pengendalian inflasi,” jelas Ismail.
Ismail berharap kepada tim TPID agar dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak secara baik. Menjaga kekompakan dan saling menghormati antar berbagai pihak yang sudah terjalin selama ini.
Ia juga berharap semoga dengan kerja keras dan kesungguhan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, begitu juga tujuannya agar harga menjadi stabil dan inflasi terkendali.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Dwi Putra Indrawan menyampaikan secara tahunan perkembangan inflasi Provinsi Maluku Utara mengalami inflasi 2,71 persen, lebih rendah dibandingkan Inflasi Nasional 2,75 persen penyambung Inflasi Tahunan di Maluku Utara pada bulan Februari 2024 secara umum sama dengan penyumbang Inflasi Tahunan di bulan Januari tahun 2024. Di mana tertinggi ada pada komoditas beras. Tetapi secara bulanan Provinsi Maluku Utara mengalami deflasi 0,24 mtm yang berbeda arah dibanding dengan Nasional yang mengalami Inflasi 0,37 persen.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal.
Oki menjelaskan lerkiraan inflansi Ramadhan yang di lihat pada tahun 2023 kemarin ada pada komoditas ikan segar, tarif harga angkutan udara, cabai merah, beras dan baju muslim pria/wanita.
Untuk itu diharapkan pada tahun 2024 ini dapat mengantisipasi khususnya komoditas-komoditas yang sering mengalami kenaikan harga dengan melakukan kesetabilan harga dan stok yang memadai.
Zadarach Evert Pattiwael juga menambahkan penjualan ataupun penyaluran cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang didasari dengan perjanjian jual beli Perum Bulog yang diwakilkan Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah yang diwakilkan melalui Dinas Ketahanan Pangan di provinsi maupun kabupaten, dan harga perolehan beras sesuai dengan harga yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada setiap harinya.
Lanjut Zadarach, Perum Balog selalu siap dan selalu mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dalam hal ini diteruskan pada Pemerintah Daerah untuk melakukan gerakan Pangan Murah seberapun yang diminta akan selalu berikan tanpa batas. *
