Jadi Karyawan Perusahaan Swasta, Eksistensi Ketua dan Anggota BPD Ngele Ngele Dipertanyakan

Ilustrasi 

Sinarmalut.com, Morotai - Aktif sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Pulau Morotai, Ketua dan satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing SA dan MRT tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Pasalnya, sejak di tahun 2019 hingga sekarang, SA dan MRT banyak menghabiskan waktu di perusahaan swasta tersebut dibanding di desa dan menjalankan fungsi kontrol layaknya legislatif di tingkat desa.

Diketahui, jumlah Anggota BPD Ngele Ngele sebanyak 5 orang termasuk ketua. Dua di antaranya telah mengundurkan diri yaitu SN dan JB. SN kepada media ini mengaku ia telah mengundurkan diri dari BPD Ngele Ngele pada Maret 2022 lalu dan kini sudah bekerja di PT IWIP, Halmahera Tengah. Terakhir, ia mengaku mendapatkan tunjangan yaitu pada bulan Januari dan Februari 2022.

Sedangkan satu lainnya yaitu AP tercatat masih sebagai Anggota BPD bersama SA dan MRT. Sayangnya AP diketahui jarang aktif di desa dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai BPD.

Warga curiga, meski tidak lagi menjalankan tugas-tugas BPD, baik SN, MRT dan AP diduga masih aktif menerima tunjangan mereka. Kendati begitu, dugaan ini belum terkonfirmasi secara resmi.

"Ketua dan satu anggota BPD saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta, mereka kini sudah tak lagi menjalankan tugas-tugas BPD, kami khawatir mereka makan gaji buta," ungkap salah satu warga yang enggan namanya ditulis, Minggu (24/03).

Warga meminta kepala desa termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai secepatnya turun tangan sehingga tidak terjadi kekosongan BPD di desa setempat. 

"Jika hal ini tidak cepat di atasi oleh DPMD lebih baik bubarkan atau diganti saja karena mereka sudah tidak lagi aktif," tambah salah seorang warga.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait termasuk Kades Ngele Ngele. *