Sekretaris KNPI Kabupaten Pulau Morotai Fihir Ali
Sinarmalut.com, Morotai - DPD KNPI Pulau Morotai, mengingatkan kepada penyelenggara Pilkada 2024 baik Bawaslu dan KPU Morotai agar memperhatikan tahapan penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan ini pada November 2024 mendatang.
Sekretaris KNPI Pulau Morotai, Fihir Ali mengatakan, banyak kasus pelanggaran Pemilu/Pemilukada yang kadang diabaikan oleh penyelenggara terutama Bawaslu.
Dia mencontohkan seperti pada Pemilu 14 Februari lalu, dimana banyak poin gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat yang lebih condong pada tahapan, bukan hasil pemilu itu sendiri.
“Misalnya yang dipersoalkan adalah dana bantuan sosial atau bansos pergunakan untuk mengambil hati rakyat,” kata Fihir, Sabtu (04/5/2024).
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan skema ini juga akan dipraktekan di Pemilihan Bupati Pulau Morotai dengan berbagai macam indikator.
Kata dia, jika skema Bansos dipolitisasi, barang tentu anggaran daerah juga pasti disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“Kalau sampai terjadi, kasian masyarakat pulau Morotai karena APBD bisa dipakai sebagai donatur yang disulap dalam bentuk bansos,” sebutnya.
Oleh karena itu, dia berharap kepada Bawaslu agar mengawal tahapan penyelenggaran Pilkada serentak tahun ini demi melindungi marwah demokrasi.
“Untuk menciptakan pilkada yang bebas politik uang, kami berharap netralitas pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada agar kekacauan berdemokrasi yang dipertontonkan di pilpres kemarin jangan lagi terjadi di Pulau Morotai,” tandasnya. *
