KPU Halmahera Utara resmi melantik 85 anggota PPK di 17 Kecamatan
Sinarmalut.com, Tobelo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara resmi melantik 85 Anggota PPK di 17 Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
Usai pelantikan, Ketua KPU Halmahera Utara M. Rizal dalam sambutannya menyampaikan, seperti diketahui bersama bahwa dari ratusan peserta yang dinyatakan lolos seleksi adalah mereka yang terbaik karena dinyatakan lolos dalam tes tertulis kemudian wawancara dan akhirnya dilantik hari ini.
“Atas dasar proses itulah membuat kami yakin bahwa saudara-saudara dapat bekerja sama dengan KPU dalam menyukseskan Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Halmahera Utara," ucapnya.
Menurut Rizal, tetapi jika sebaliknya dalam menjalankan tugas kemudian ada yang dianggap tidak bisa bekerjasama dengan baik maka akan dievaluasi sesegera mungkin sehingga kaitan dengan kinerja tidak lagi menjadi masalah yang dapat mengganggu tahapan Pilkada nanti.
"Bagi kontestan atau parpol peserta pemilu biasanya dianalogikan sebagai pesta demokratis tapi bagi penyelenggara, ini adalah kerja demokrasi sehingga butuh totalitas dalam menjalankan tahapan demi tahapan yang telah terjadwal di PKPU 2 tahun 2024," sebutnya.
M. Rizal mengatakan, PPK harus selalu berkoordinasi dengan jajaran di atas yakni KPU kabupaten karena merupakan sebuah keharusana agar dalam mengatasi persoalan krusial yang dihadapi di lapangan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
"Seperti persoalan integritas, profesionalitas dan loyalitas yang sempat saya ingatkan dalam tahapan seleksi wawancara bagi kami penting untuk dijadikan pegangan saudara-saudara. Sebab untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik itu banyak tantangan yang akan dihadapi. Mulai dari pemanfaatan politik identitas dan politisasi suku agama, ras dan antar golongan, belum lagi politik uang yang sengaja dimainkan oleh para oknum politisi tertentu dan kesemuanya ini butuh komitmen baik dari saudara-saudara," papar Rizal.
Ditambahkan M. Rizal, perlu juga diingat dalam proses berpenyelenggara, juga diawasi oleh pihak Bawaslu. Apabila dalam tahapan pilkada sengaja melakukan pelanggaran atau bekerja tidak berdasarkan norma yang berlaku maka akan ditindak. Ancamannya juga tegas baik itu berupa sanksi administrasi dan juga pidana.
"Terakhir saya ingatkan agar, apa yang dikerjakan tidak melenceng dari norma atau peraturan yang berlaku, solusinya saudara-saudara harus memperkuat kualitas diri dengan materi tentang kepemiluan," tegasnya. *
