Gerakan Aksi Massa (GERAM) menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai
Sinarmalut.com, Morotai - Gerakan Aksi Massa (GERAM) menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, pada Kamis (30/5/2024).
Koordinator lapangan M. Fatah Fatila Mahasari menyampaikan, kurang lebih sudah 16 tahun Morotai memisahkan diri Dari Halmahera Utara dengan tujuan menciptakan salah satu Kabupaten baru yang mandiri dan sejahtera, namun dengan segala problem hingga membuat misi itu tertunda.
“Sebagai titik tolak gerakan mahasiswa yang kami lakukan, kami kurang lebih ada 14 tuntutan rakyat, dari hasil investigasi dan advokasi di 88 desa,” kata Fatah Fatila.
Menurutnya, GERAM melihat dari potret ketidakadilan dan ketidaksejahteraan mulai dari pendidikan, nelayan, petani, pedagang, dan buruh yang menjadi dasar dari perputaran ekonomi bahkan sampai ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sendi-sendi ini terbengkalai akibat dari kurangnya perhatian pemerintah daerah.
Sementara aktivis Samurai Morotai, Rifaldi Majid turut menyinggung masa pemerintahan Pj Bupati M. Umar Ali. Menurutnya Morotai dibawah Pj Bupati Umar Ali saat itu tidak mampu menyelesaikan sejumlah persoalan.
"Oleh sebab itu kami menguji konsistensi dan komitmen Pj bupati Burnawan agar menyelesaikan 14 tuntutan yang kami sampaikan di hari ini," kata Rifaldi.
Sedangkan di dalam bobotan orasinya, Haidir, salah satu presiden BEM teknik UNIPAS menyampaikan bahwa Mantan Pj Bupati Kabupaten Pulau Morotai meninggalkan begitu banyak problem yang tak diselesaikan, mulai dari aspek pendidikan, ekonomi dan lain lain yang sudah semestinya masalah itu harus diselesaikan. Bahkan semasa menjabat, Pj bupati M Umar Ali meninggalkan setiap masalah ini kepada Pj Bupati yang baru yaitu Burnawan.
“Untuk itu kami dari aliansi GERAM (Gerakan Aksi Massa) Mendesak Pj bupati segera menuntaskan 14 poin tuntutan, antara lain, Hadirkan Transportasi laut untuk siswa-siswi di Desa Saminyamau, Aktifkan koperasi nelayan di 88 desa, Inspektorat segera tuntaskan Dana bumdes desa Korago dan Sabatai Baru, Pj Bupati segera evaluasi kadis Perindagkop, Perhubungan, Pendidikan, Disnaker, Kesehatan dan pertanian,” tuntut para pengunjuk rasa.
Selain itu, massa juga menuntut agar Pemda Morotai menghadirkan Home industri lokal, kemudian mempertanyakan kehadiran Perusda, segera tuntaskan masalah air bersih di Desa Pandanga, Juanga, Mandiri, Joubela, Totodoku, Kampus Unipas dan RSUD Ir Soekarno. Begitu juga mendesak Polres dan Kejari segera periksa 9 sub agen minyak tanah, segera tuntaskan jalan alternatif Bongkar BBM di Desa Waringin, hentikan impor Barito.
Berikutnya, aktifkan Bumdes Kelola Kopra, segera tuntaskan sengketa pilkades di 5 desa dan segera lantik, segera aktifkan BBM Subsidi Nelayan, dan Dinas Pertanian harus lebih meningkatkan produktivitas. *
