.jpg)
Sinarmalut.com, Ternate - Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan bantuan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk perlindungan para pekerja non ASN melalui BPJS ketenagakerjaan.
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan bahwa kolaborasi untuk mendukung program Pemerintah Pusat adalah menjadi sebuah tuntutan yang harus didukung oleh kepala daerah.
“Di tahun ini Pemerintah Kota Ternate akan menunjukan hal baik kepada para pekerja rentan, dimana APBD tahun 2024 ini kurang lebih Rp 1,8miliar yang keberpihakannya kepada mereka,” kata Rizal, Rabu (08/5/2024).
Lewat bantuan pemerintah pusat lanjut Rizal, pihaknya merasa bersyukur karena dari paparan pihak BPJS ketenagakerjaan bahwa dari bantuan tersebut sudah dialokasikan melalui APBD 10 kabupaten/kota.
Sementara, Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagkerjaan Kantor Pusat, Adi Hendrata mengaku BPJS Ketenagakerjaan Bersama Tim Inpres yan terdiri dari Komenko PMK, Staf Presiden, Sekretariat Kabinet dan didampingi Kemendagri, telah meninjau pelaksanaan di Maluku Utara terkait optimalisasi program Jamsostek.
Menurutnya, Pemkot Ternate merupakan salah satu daerah yang harus dijadikan contoh untuk daerah lain.
“Apresiasi kepada Pemkot Ternate yang telah memiliki kepedulian terhadap tukang ojek, difabel, petugas kebersihan dan 13 pekerja lainnya. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan cabang ternate juga telah Menyusun data untuk menindaklanjuti," jelasnya.
Lanjut dia, kepedulian Pemkot terhadap pekerja ini akan dinilai oleh serikat pekerja dan asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), jika sesuai kriteria pemkot akan mendapatkan penghargaan Patriana Award dari Presiden Republik Indonesia. *
