.jpeg) |
| paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang diagendakan pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke III atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2023, di gedung DPRD Kota Tidore, Jumat (21/6/2024). |
Sinarmalut.com, Tidore - Setelah menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kota Tidore Tahun 2023, Walikota Tidore kepulauan Capt, H.Ali Ibrahim kembali menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang diagendakan pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke III atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2023, di gedung DPRD Kota Tidore, Jumat (21/6/2024).
Dalam rapat paripurna ini terdapat tiga fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat Sejahtera melalui juru bicaranya masing-masing tidak lagi membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2023. Namun selanjutnya ditindaklanjuti dan dibahas sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
Selanjutnya terdapat dua pandangan umum fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan melalui juru bicaranya Kader Hamzah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023, yang mana masih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan opini ini menjadi motivasi dan preferensi kinerja pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang.
“Kami juga mengapresiasi kepada Tim Teknis Pengendali Inflasi Daerah (TTPID) Kota Tidore Kepulauan yang meraih penghargaan Top 3 Nominasi TPID Berprestasi. Semoga penghargaan ini memicu semangat kerja kita semua, dan mewujudkan karya nyata di masyarakat. Menurunkan angka kemiskinan, menjawab mahalnya harga ikan di pasar, daya beli masyarakat yang rendah serta seabrek problematika perekonomian di Kota Tidore Kepulauan,” kata Kader Hamzah.
Senada juga disampaikan juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad H. Fatah. Ia memberikan mengapresiasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 secara berturut-turut dari BPK RI merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama pemerintah daerah dengan semua pihak terkait. Diharapkan dapat dipertahankan di masa yang akan datang. Outcome dan benefit atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga senantiasa meningkat dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
“Kami Fraksi PKB juga menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang meraih Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai sebagai Daerah dengan Pengendali Inflasi Daerah terbaik,” ucap Muhammad H. Fatah.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan Ratna Namsa, diikuti oleh 21 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Plh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Drs H. Yakub Husain, Para Asisten Sekda, Sfat Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Camat dan Insan Pers. *
%20Kota%20Tidore%20terpilih%20pada%20Pemilu%2014%20Februari%202024%20resmi%20dilantik%20oleh%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri%20Soasio%20Rudy%20Wibowo.jpeg "25 Anggota DPRD Tikep Periode 2024-2029 Resmi Dilantik")