Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates



Iklan Beranda

DPRD Halut Beri Catatan Soal LPP APBD 2023

Wednesday 24 July 2024 | 22:00 WIB Last Updated 2024-07-25T06:36:24Z

Paripurna LPP APBD tahun 2023

Sinarmalut.com,
Tobelo - DPRD Kabupaten Halmahera Utara menggelar Paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, Rabu (24/7/2024) kemarin.


Ketua DPRD Janlis Gihanua Kitong mengatakan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan termasuk DPRD. Dalam konteks administrasi negara pertanggungjawaban pelaksanaan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.


“Berkaitan dengan ini, beberapa waktu lalu Bupati Halmahera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 kepada DPRD dalam rapat paripurna tanggal 4 Juli 2024. Ranperda ini telah dibahas oleh Banggar DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 4 dan 23 Juli 2024,” kata Junlis. 


Menurut Janlis, ada catatan penting yang menjadi perhatian bersama yaitu pendapatan Asli Daerah yang melalui pajak daerah dan retribusi daerah jauh yang diharapkan. Di tahun 2023 realisasi pajak daerah hanya mencapai 46 % dari yang di targetkan, sementara retribusi daerah hanya 37 % dari yang ditargetkan.


"Kemudian hak-hak ASN, aparatur pemerintah desa, Honorer dan lain sebagainya, hal ini masih menjadi problem yang perlu segera diselesaikan dengan baik. Salah satu fungsi utama lembaga DPRD adalah fungsi pembentukan Perda, namun banyak rancangan Perda yang belum dapat diselesaikan sampai dengan saat ini, karena terkendala anggaran," ucapnya.


Sementara Bupati Halmahera Utara Frans Manery mengatakan bahwa mekanisme akhir dalam proses pengambilan keputusan terhadap sebuah rancangan Perda, dirinya berpendapat bahwa mengenai laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2023 telah mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 8 kali secara berturut-turut.


"Walaupun masih ada catatan dan beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian untuk di tindak lanjuti, adapun segala saran masukan yang kami terima baik pada rapat pandangan umum  fraksi-fraksi DPRD  akan kami pedomani untuk segera di tindaklanjuti," jelasnya. *

  • DPRD Halut Beri Catatan Soal LPP APBD 2023
  • 0

Terkini