DKP Morotai Tidak Mendukung Kegiatan Operasional di SKPT Daeo

Penanggungjawab Pengelola SKPT Morotai Mahli Aweng

Sinarmalut.com, Morotai - Kegiatan operasional pelabuhan perikanan Daeo Majiko saat ini belum berjalan maksimal.

Hal ini disebabkan karena kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai terkait Distribusi BBM Subsidi yang berada di SKPT Morotai, dibawa keluar oleh Suplayer berdasarkan rekomendasi pembelian yang dikeluarkan oleh DKP.

Hal ini disampaikan oleh Penanggungjawab Pengelola SKPT Morotai Mahli Aweng, Selasa (06/8/2024).

"Yang mengakibatkan tidak ada kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko/SKPT Morotai. Padahal Unit Pengolahan Ikan berada di kawasan pelabuhan Perikanan/SKPT Morotai, Berdasarkan peraturan BP Migas, pemberian Rekomendasi Pembelian BBM Subsidi, diberikan langsung ke Kapal perikanan <30 GT yang diambil langsung oleh Nelayan di SPBUN yang berada di SKPT Morotai. Namun yang terjadi adalah kadis memberikan rekomendasi Pembelian BBM subsidi ke suplier pembeli ikan," ungkap Mahli.

Kata Mahli, selain itu Dinas DKP Morotai ogah melakukan upaya pembinaan terhadap nelayan perikanan tangkap agar dapat melakukan aktivitas pendaratan ikan  di Pelabuhan Perikanan yang merupakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SPKT bagi pelaku usaha perikanan tangkap. 

"Saat ini Pelabuhan perikanan Daeo Majiko/SKPT Morotai telah menyediakan fasilitas fungsional berupa pabrik Es, air bersih, Cold Storage, SPBN dan fasilitas penunjang lainnya," ujarnya.

Di tahun 2023-2024, SKPT mendapat dana Hibah dari JICA Jepang yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP untuk pengembangan  Fasilitas pokok, Fasilitas Fungsional maupun Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Daeo Majiko/SKPT Morotai, bukan diberikan kepada DKP Pulau Morotai seperti pengakuan Kadis KP Morotai Yoppy jutan.

"Saya minta agar Kadis jangan sembarangan menyampaikan informasi sepihak seperti yang diberitakan," pungkasnya. *