Ini Respon Pemda dan DPRD Halut Serta Pertamina Terkait Tuntutan Nelayan

Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara Samsul Bahri

Sinarmalut.com, Tobelo - Menindaklanjuti aksi yang dilakukan oleh nelayan beberapa waktu lalu terkait dengan jatah BBM bersubsidi, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna mencari solusi terkait mengatasi masalah nelayan di Halmahera Utara. 

Rapat di gelar di gedung DPRD Halut, pada Rabu (07/8), turut dihadiri Wakil Ketua DPR Samsul Bahri, Ketua Komisi I Toni Pulo, Ketua Komisi II Irham Hakim, Perwakilan Pertamina SPB Tobelo Fandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tobelo (DKP), Victor O. Mangembulude, serta anggota DPR Halmahera Utara.

Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara Samsul Bahri saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa rapat itu untuk menindaklanjuti tuntutan aliansi HImpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Tobelo.

“Dalam tuntutan yang disampaikan oleh HNSI Halut, terkait dengan penyaluran BBM subsidi berupa solar, dimana sudah 3 bulan mereka tidak mendapatkan penyaluran di pelabuhan TPI Tobelo. Olehnya itu diminta kejelasan dari Pertamina Tobelo,” ucap Samsul, Kamis (08/8/2024).

 

Kata Samsul, pihaknya juga pernah membicarakan terkait dengan penyaluran BBM ke nelayan bersama pihak Pertamina beberapa waktu lalu untuk memaksimalkan pelayanan di TPI Tobelo, namun sampai saat ini belum juga dilakukan.

"Selain itu ada juga sejumlah oknum yang diduga menimbun BBM sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM di wilayah Halut, terutama untuk solar dan pertalite selama 3 bulan ini," katanya.

Samsul menambahkan, jika BBM subsidi yang disalurkan oleh Pertamina kepada nelayan di TPI Tobelo hanya sebanyak 5 ton saja, kiranya tidak cukup. Olehnya itu, diminta kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halut agar berkoordinasi dengan pihak Pertamina Tobelo.

“Harapannya dengan waktu yang diberikan selama satu minggu semua dapat diselesaikan terkait dengan tandatangan kontrak untuk mendapat izin beroperasinya penyaluran BBM subsidi di TPI Tobelo," tandasnya.

Sementara itu, manajer SBM Pertamina Tobelo Fandi mengatakan, bahwa terkait dengan penyaluran ke pelabuhan TPI Tobelo harus sudah memiliki izin atau SK.

“Pertamina Tobelo juga telah berkoordinasi di wilayah Papua terkait dengan penyaluran BBM subsidi di Pelabuhan TPI Tobelo, namun saja tidak bisa, karena belum memiliki Izin atau SK secara resmi, dan SPBU yang memiliki SK hanya terdapat di Desa Posi Posi Loloda Utara,” terang Fandi.

Lanjutnya, untuk itu saat ini masih menunggu persetujuan dari Rayon Pertamina Papua, karena semua berkas terkait dengan dokumen sudah selesai diurus, sehingga dalam waktu satu minggu akan selesai. 

“Apabila sudah selesai ditandatangani kontrak dan sudah memiliki SK, dengan secepatnya akan diadakan penyaluran BBM subsidi di pelabuhan TPI Tobelo,” pungkasnya. *