Jurnalis Hukrim di Malut Gelar Deklarasi Pilkada Damai 2024 |
Sinarmalut.com, Ternate - Komunitas Jurnalis Hukum dan Kriminal Maluku Utara, menggelar Deklarasi Pilkada Damai 2024.
Kegiatan terpusat di Taman Nukila Ternate, Minggu (18/8/2024) yang dihadiri Asisten III Gubernur Maluku Utara Asrul Gailea, Walikota Ternate Tauhid Soleman, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko, Danrem 152/Babullah, Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga, PJU, Kapolres Ternate, Wakapolresta Tidore, Dandim 1501/Ternate, Kajari Ternate, serta insan pers.
Kegiatan bertajuk 'Jurnalis Bersuara Wujudkan Pilkada 2024 yang Damai'.
Ketua panitia, Ridwan Hi. Hasan, mengatakan kegiatan deklarasi Pilkada damai tahun 2024 digagas oleh komunitas jurnalis hukrim ini merupakan bentuk cinta kepada tanah air, khususnya Provinsi Maluku Utara dalam hal menjaga dan merawat demokrasi yang baik, serta ikut menciptakan pemilihan kepala daerah yang damai di Provinsi Maluku Utara.
Tema yang diangkat adalah representasi pencegahan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Maluku Utara, karena dari hasil survei Bawaslu RI, Provinsi Malut masuk pada IKP kerawanan urutan ke tiga, sementara pada posisi pertama yaitu DKI Jakarta dan posisi ke kedua Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu, dari hasil survei Badan Intelijen Polri, Maluku Utara pada posisi kedua IKP dan posisi pertama adalah DKI Jakarta.
"Intinya kegiatan ini mengajak seluruh stakeholder, terutama TNI-Polri bersama-sama dengan Jurnalis menciptakan Pilkada damai di Maluku Utara, baik segi keamanan maupun segi pemberitaan guna menipis isi hoaks dan sara," kata Ridwan, yang juga wartawan malutpost.com.
Sementara, Asisten III Gubernur yaitu Asrul Gailea mengatakan, kegiatan yang digagas oleh jurnalis Hukrim ini patut diberi apresiasi. Sebab, jurnalis sendiri merupakan pilar demokrasi yang memegang peranan penting, dalam menyampaikan setiap informasi ke publik.
"Sehingga ini bertepatan dengan momentum Pilkada, saya kira menjadi keharusan untuk rekan-rekan jurnalis bersuara demi terciptanya pilkada yang damai dan sejuk di Maluku Utara," harapnya.
Asrul bilang, jika rekan-rekan media turut menyampaikan informasi yang baik bagi publik tentu, informasi yang bersifat hoaks dan isu sara yang sering bermunculan itu dengan sendirinya tidak akan termakan oleh warga. "Sebab masyarakat sudah tercerdarkan dengan informasi yang disampaikan oleh para media," terangnya.
Sementara Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko, mengaku bahwa tidak bisa dipungkiri sekiranya peran media sangatlah krusial, di tengah-tengah momentum seperti ini.
Apalagi, lanjut dia, berdasarkan statistik Indeks kerawanan pilkada (IKP) yang ada saat ini, Maluku Utara masuk salah satu daerah terrawan dari 35 provinsi di Indonesia.
"Makanya peran media sangat dibutuhkan, sehingga di setiap kesempatan saya selalu bilang, jurnal mampu membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik, begitupun sebaliknya yang tidak baik menjadi baik," sebutnya.
Menurut Kapolda, jika berkaca pada IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun Polri terkait Pilkada di Malut, sejatinya tidak harus dipikirkan hapus soal IKP itu.
"Saya percaya masyarakat Maluku Utara semuanya sudah cerdas dan tidak lagi gampang terhasut dengan informasi yang bersifat hoaks, apalagi dibantu dengan pemberitaan oleh rekan-rekan jurnalis saat ini," paparnya.
"Olehnya itu, kami berharap seluruh masyarakat Maluku Utara dapat bersama-sama dengan kami TNI-Polri dan pers untuk menjaga situasi Kamtibmas jelang Pilkada. Sehingga terciptanya Pilkada yang damai dan sejuk," pungkas Kapolda. *