 |
| Pembongkaran Aspal oleh KM Arista, milik PT Intim Kara di pelabuhan Bere-bere |
Sinarmalut.com, Morotai - Praktik pembongkaran aspal sebanyak 2.200 drum oleh KM Arista, milik PT Intim Kara diduga tabrak aturan.
Diketahui KM Arista bermuatan aspal milik PT Intim Kara bersandar di Dermaga Pelabuhan Bere Bere di Kecamatan Morotai Utara pada Hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 12.00 WIT.
Kapal yang dinahkodai Nasrudin tersebut berlabuh di pelabuhan Dermaga Bere Bere yang bermuatan aspal, seharusnya bersandar di dermaga Daruba pelabuhan Haji Imam Lastori. Hal itu berdasarkan dengan SPB yang dikeluarkan dari kepala Kantor Unit penyeberangan Pelabuhan Kelas ll Luwuk.
Saat di datangi oleh wartawan pihak Agen KM Arista Jasmin mengaku kapal ini diarahkan sandar dan bongkar di dermaga Bere bere oleh pihak Syahbandar Pulau Morotai. Hal itu dilakukan karena mengurangi biaya transportasi dari dermaga Daruba ke PT Intim Kara.
Danposal TNI AL Bere-Bere Letda Laut (PM) Yupahrizal, saat dikonfirmasi wartawan Senin (12/8/2024) menyampaikan, bahwa tujuan pihaknya ke dermaga Bere Bere dikarenakan melihat ada kapal yang bersandar, sesuai tugas dan fungsi Pos TNI Angkatan Laut itu Monitoring wilayah.
"Jadi ketika kami melihat ada kapal yang sandar, kami datang untuk memastikan kedatangan kapal tersebut dan legalitas kedatangan kapal tersebut, kemudian kalau bicara kewenangan TNI AL dalam hal ini penyidik kelautan itu sudah ada di Undang-Undang No 31 tahun 1997, jadi kita punya kewenangan, dalam hal ini kami beserta anggota ketika kapal itu sandar kami memastikan dokumen kapal tersebut, ketika kami memastikan dokumen kapal tersebut dari surat persetujuan berlayar sampai manifest muatan barang, kami pastikan benar tujuanya adalah Pulau Morotai," ucapnya.
Pihaknya melihat di persetujuan berlayar tersebut, itu dari Luwuk tujuan Daruba, akan tetapi kapal tersebut sandar di pelabuhan Bere Bere Morotai Utara, bukan pelabuhan Daruba Morotai selatan
"Kemudian berlanjut dari itu, sore harinya kami lihat kapal tersebut melaksanakan aktivitas bongkar barang, ketika mereka melaksanakan bongkar barang kami pastikan izin bongkar barang dari Syahbandarnya, akan tetapi kami tidak bisa dapatkan surat keterangan ijin bongkar barang tersebut dikarenakan aparat dari Syahbandar, kemudian dari pihak keagenan itu tidak berada di tempat di saat aktivitas pembongkaran," bebernya.
Lanjut Yupahrizal, pihaknya kemudian berkoordinasi via telepon dengan Salman Alvarizi, Syahbandar Morotai. Salman kepada pihak Danposal TNI AL Bere-Bere mengaku untuk administrasi sementara dalam proses, kemudian dia menyarankan berkoordinasi dengan Fikar, Otoritas Syahbandar perwakilan yang berada di Morotai Utara.
"Akan tetapi saudara Fikar sendiri kami hubungi via telepon WhatsApp tidak membalas, jadi kami tidak melihat dan tidak bisa temukan izin pembongkaran barang," ujarnya.
Kata Yupahrizal, harapannya sebagai aparat pemerintahan apalagi sesuai tugas dan fungsi pihaknya sebagai pos Angkatan Laut, sebagaimana sudah mengeluarkan sesuai dengan telegram Kasal. Dimana fungsi tersebut mencakup fungsi intelijen, operasi dan kondisi maritim.
“Kita ini negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara Filipina dan samudra Pasifik, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi tugas kita sebagai TNI yang utama itu menjaga keutuhan NKRI karena gangguan itu banyak muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri," imbuhnya.
"Harapan kami untuk aparat pemerintahan baik yang berwenang di sektor kelautan, ataupun dari sektor keamanan lain, koordinasi itu penting untuk menjaga keamanan di Kabupaten Pulau Morotai," pungkasnya. *
