SPBUN di Morotai
Sinarmalut.com, Morotai - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara Yoppy Jutan menangapai terkait dengan masalah distribusi BBM subsidi di Kecamatan Morotai Utara.
Yoppy mengatakan, terkait dengan sistem distribusi BBM di tahun 2023 dengan adanya program inovasi Pemerintah daerah melalui program COD ini.
"Pihak pertamina mengapresiasikan itu dan ini sebagai salah satu langkah terobosan dan masuk dalam 5 inovasi terbaik versi Pertamina," ucap Yoppy, Kamis (01/8/2024).
Dengan tata kelola BBM yang sudah optimal dan semakin membaik, maka distribusi BBM itu volumenya semakin meningkat, dan itu terbukti dengan volume pendaratan ikan semakin tinggi dan ekspor semakin meningkat.
"Namun masih ada catatan, terdapat kekurangan salur BBM itu terdapat kendala dengan sistim distribusi BBM ke Morotai harus melalui laut dan keterbatasan tengki SPBN, maka hanya seminggu sekali melakukan pengantaran," bebernya.
Ia menjelaskan, terkait jatah kuota itu tidak ansih merupakan kewenangan Pemda karena jatah kuota itu dari BPH Migas kemudian sistem penyaluranya melalui pengelolah swasta, kalau pihak swastanya punya kemampun tebus hanya 20 ton per minggu memang karena kemampuan kapasitas tampung hanya sebanyak itu.
"Kita juga tidak mau BBM subsidi dikucurkan banyak-banyak, karena BBM subsidi ini rawan penyalagunaan, karena BBM subsidi ini kita prioritaskan kepada semua nelayan-nelayan kecil di bawa 30 ton, hal ini tidak hanya menjadi tangung jawab pemerintah tetapi kerja sama yang baik antara pemerintah dan BUMN dan pihak swasta itu sendiri," katanya.
Untuk itu, pihaknya sudah memanggil pihak swasta pengelola dan sudah memberikan teguran salah satunya adalah pengelola SPBN Bere-Bere agar wajib menebus dan mengorder BBM pertalite.
"Jadi tidak hanya pertamax yang di order, karena itu kewajiban mutlak pihak pengelola SPBN wajib menjual semua produk pertamina, apabila pihak pengelola menjual pertamax saja itu salah, makanya saya tegur dan surat teguran itu sudah kami sampaikan dan sejak akhir Maret kemarin mereka sudah tidak order lagi," ujarnya.
Ditambahkan Yopp, dari hasil pertemuan dengan pihak Pertamina, Bupati dan jajaran, pihaknya sudah panggil stekholdernya dan memcari jalan keluarnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa setiap SPBN menjual BIO Solar dan Pertalite kemudian semua prodak Pertamina.
"Kami sudah memberikan teguran itu, apabila tidak di tanggapi kami akan layangkan surat teguran ke dua lagi, dan bukan berarti tidak mungkin kami akan tutup kalau tidak ditanggapi teguran kami karena sanksinya berat, Pemda tidak main-main dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada nelayan," pungkasnya. *
