Polresta Tidore menggelar kegiatan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral Operasi Mantap Praja Kie Raha 2024, pada Selasa (20/08/2024)
Sinarmalut.com, Tidore - Dalam rangka persiapan pengamanan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada), Polresta Tidore menggelar kegiatan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral Operasi Mantap Praja Kie Raha 2024, pada Selasa (20/08/2024).
Rakor tersebut berlangsung di Aula Rupatama Polresta Tidore yang dipimpin langsung Kapolresta Tidore Kombes Pol Yury Nurhidayat, S.I.K.,M.H., dan dihadiri oleh Walikota Tikep yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, S.IP., Dandim 1505 Tidore Letkol Kav Chalter Purba,S.T., serta unsur Forkopimda.
Kapolresta Tidore dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) berbeda dengan Pemilu (Pemilihan Umum), berdasarkan pengalaman, hasil pengamatan, dan kerawanan di Kota Tidore Kepulauan yang lebih tinggi sehingga wajib diantisipasi.
"Dalam tahapan pemilu ada satu kejadian menonjol yaitu adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di desa Lifofa semoga di Pilkada ini tidak ada PSU seperti Pilpres kemarin. Kami harap dari Bawaslu dan KPU Kota Tikep juga bisa melakukan pengawasan jangan lagi sampai ada dobel DPT," kata Kapolresta.
Tak hanya itu, Kapolresta Tidore juga menyampaikan bahwa akan mempersiapkan personel Polresta Tidore sebanyak 2 orang untuk menempel di masing- masing calon Walikota dan Wakil Walikota.
"Dengan kegiatan Rakor ini juga diharapkan kita saling bergandengan tangan dan saling mendukung jalannya kegiatan persiapan menghadapi Pilkada kedepan sehingga segala bentuk gejolak dapat ditangani bersama dan kolaborasi serta koordinasi menjadi kunci keberhasilan kita semua," ujarnya.
Terkait dengan penganggaran TNI/Polri maupun Bawaslu dan KPU sudah selesai 100%, dirinya berharap anggaran tersebut dimaksimalkan dalam hal pengamanan Pilkada. Kaitannya dengan APS dan APK, yang masih tidak teratur, dirinya menghimbau agar ini dikoordinasikan bersama antara lembaga baik kepolisian, Bawaslu dan KPU.
Ia juga berharap kepada Bawaslu dan KPU agar dalam melakukan penertiban APS dan APK tidak pandang bulu.
Sementara Perwakilan dari tim sukses Balon Walikota Muhammad Sinen-Ahmad Laiman, Ardiansyah Fauzi menyampaikan, pada prinsipnya pihak kandidat berharap TNI/Polri dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada nanti. "Untuk pihak keamanan jika menemukan tindakan yang melanggar hukum agar ditindak dengan tegas," ujarnya.
Kasat Intelkam Polresta Tidore Akp Hendri mengatakan, inti dari pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada adalah masing-masing tim sukses dapat mematuhi peraturan Pemerintah No 60 2017 mengenai masalah pelaksanaan kegiatan politik agar 7 hari sebelum kegiatan kampanye sudah diajukan surat pemberitahuan ke polisi. Ini dimaksudkan agar Kepolisian dapat memploting anggota dalam pelaksanaan kegiatan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal yang sama juga disampaikan Dandim 1505/Tidore. Ia mengatakan tetap membackup Polresta Tidore serta menjamin kelancaran kegiatan Pilkada. Selain itu, untuk kesuksesan Pilkada, pihaknya memastikan TNI tetap netral dan siap mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *
