Ketua DPD KNPI Pulau Morotai Muhammad Akbar Mangoda
Sinarmalut.com, Morotai - Ketua DPD KNPI Pulau Morotai Muhammad Akbar Mangoda menyampaikan, persoalan pendistribusian minyak tanah (mitan) di daerah tersebut sudah menjadi persoalan kompleks dan berkepanjangan tanpa ada ujungnya.
"Sehingga ini tidak terus menerus menjadi keluhan masyarakat, oleh karena itu, saya mendesak kepada pihak pihak terkait pertama Dinas Perindagkop agar memanggil pangkalan dan sub agen agar mereka ini harus dievaluasi, karena persoalan pendistribusian BBM subsidi jenis mitan ini menjadi persoalan yang berkepanjangan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun," kata Akbar, Kamis (08/8/2024).
Dirinya menilai ada unsur kesengajaan dengan membiarkan oknum-oknum tertentu turut bermain di BBM subsidi ini sehingga kiranya Dinas Perindagkop mengambil langkah tegas agar mereka ini harus dievaluasi terutama distributor atau pangkalan sampai sub agen.
"Selanjutnya pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan Satgas sebagai pengawasan BBM subsidi yang sudah dibentuk, juga harus melakukan tindakan keras dan kalau memang ada unsur tindak pidana maka jangan main-main karena ini persoalan subsidi dan kebutuhan pokok masyarakat Pulau Morotai," katanya.
"Karena ini menjadi kebutuhan pokok yang cukup substansial sehingga ini jangan sampai terjadi masalah yang berlarut larut dari tahun ke tahun dan masyarakat yang dikorbankan," sambungnya.
Akbar menegaskan, apabila persoalan ini tidak diatasi maka pihaknya akan melakukan konsolidasi dan mengawal masalah tersebut hingga tuntas. "Jika masalah ini tidak di respon secepatnya maka DPD KNPI Pulau Morotai akan lakukan konsolidasi dan kawal permasalahan ini," tegasnya. *
%20Kota%20Tidore%20terpilih%20pada%20Pemilu%2014%20Februari%202024%20resmi%20dilantik%20oleh%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri%20Soasio%20Rudy%20Wibowo.jpeg "25 Anggota DPRD Tikep Periode 2024-2029 Resmi Dilantik")