 |
| Front OKP yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Pemuda Morotai (GAPM) melakukan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (28/10/2024) |
Sinarmalut.com, Morotai - Front OKP yang mengatasnamakan Gerakan Aksi Pemuda Morotai (GAPM) melakukan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (28/10/2024).
Front ini adalah gabungan dari Samurai Maluku Utara, Gamhas, Sekola Kritis, Gempar, PMII, IMM HMI, SMI, dan KPR. Dengan membawa spanduk bertuliskan Indonesia di Dalam Cengkraman Oligarki, pasra mahasiswa mendatangi kantor Bupati sekitar pukul 11.00 WIT.
Massa aksi yang dikoordinir Hayun Nurdin itu memaksa merangsek masuk ke dalam kantor sehingga terjadi saling dorong dengan pihak keamanan Satpol PP dan kepolisian setempat.
Dalam orasinya, Hayun Nurdin menyampaikan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan komersialisasi dan privatisasi sektor pendidikan menjadi masalah kompleks yang tak dapat teratasi.
Secara khusus isu-isu kerakyatan secara lokal di Morotai berupa fasilitas pembangunan gedung sekolah yang bermasalah, pungli di dunia pendidikan, dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran oleh oknum mantan kepala sekolah di SMK SAFA ATTHIYYAH Juanga. Kemudian masalah stimula biaya pendidikan berupa bantuan akhir studi ke Mahasiswa Unipas yang hingga kini masih tumpang tindih antara Kesra dan pihak Kampus.
Sementara Aril Baba, Koordinator Samurai Maluku Utara Distrik Unipas menyampaikan dengan tegas bahwa atas nama fron Gerakan Aksi Pemuda Morotai meminta Pj Bupati, Burnawan segera angkat kaki dari Kabupaten Pulau Morotai.
"Karena sampai sekarang ini kami tidak pernah bertemu dengan Pj Bupati, alasannya selalu keluar daerah, padahal tuntutan yang kami bawa ini adalah aspirasi warga Kabupaten Pulau Morotai,” singgungnya.
Adapun beberapa tuntutan para demonstran antara lain, mahasiswa, minta Pemda hadirkan Industri Lokal di Pulau Morotai, tolak pendidikan mahal, pemerataan pembangunan pendidikan, tuntaskan permasalahan pembangunan fasilitas gedung pendidikan di enam kecamatan.
Selanjutnya, stop pungutan liar di dunia pendidikan, meminta jaksa segera usut tuntas kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran di SMK SAFA ATTHIYYAH Juanga.
Berikutnya, meminta Kejari Pulau Morotai segera periksa Rektor Unipas dan Kesra, berikan fasilitas sarana transportasi di setiap di sekolah secara merata dan layak, stop pengambilan pasir laut di juanga (galian C), tolak reklamasi di Morotai, tuntaskan jalan tani di setiap kecamatan, tuntaskan masalah talud di Morotai, segera realisasi lahan usaha di Desa SP 3, selesaikan permasalahan air bersih terutama di desa Juanga dan Pandanga, tuntaskan masalah lahan lahan Auri dan masyarakat, tolak kapitalisasi dan komersialisasi sektor pendidikan dan tingkatkan pelayanan publik di Morotai. *
