Samurai Maluku Utara Distrik Unipas menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pulau Morotai.
Sinarmalut.com, Morotai - Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Samurai Maluku Utara Distrik Unipas menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (07/10/2024) pukul 11.00 Wit.
Dengan membawa spanduk bertulisan ‘Tuntaskan Air Bersih di Desa Pandanga dan Juanga’, massa aksi berorasi di depan kantor Bupati Morotai.
Koordinator Samurai Distrik Morotai, Aril Baba mengatakan, amanat konstitusi di pasal 33 bahwa setiap sumber air dikuasai negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sementara regulasi lain mengatur bahwa sumber daya alam tidak bisa dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha.
"Tetapi realitas terjadi ketimpangan hak atas air di Desa Pandanga dan Juanga di Kabupaten Pulau Morotai terjadi akibat, pengabaian dan ketidak becusan Pemerintah Daera dalam memenuhi tugas mereka, karena dari hasil Investigasi Samurai Distrik Unipas menemukan masalah air bersih yang terjadi khususnya di dua desa ini terjadi sejak Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai sampai saat sekarang," kata Aril Baba.
Di tahun 2020, DPRD Kabupaten Pulau Morotai, lanjut Aril, mengeluarkan satu kebijakan untuk penanganan krisis air bersih di dua desa tersebut dengan pengadaan 4 pompa air atau sumur bor. Ternyata itu semua hanya kebohongan yang dibuat oleh Pemda dan DPRD.
Sebab, pompa air itu justru dialihkan ke hotel milik pengusaha dan usaha-usaha lain. Mirisnya, penggunaan air tersebut oleh pengusaha secara gratis, untuk memenuhi peningkatan akumulasi modal dan keuntungan pengusaha.
Oleh sebab itu, atas nama Samurai Distrik Unipas dan rakyat tertindas menuntut, segera selesaikan masalah air bersih di Desa Pandanga dan Juanga.
Selain menyuarakan soal krisis air bersih di dua desa, Samurai Distrik Morotai juga turut menyoroti beberapa hal termasuk menuntut agar aparat hukum segera menangkap dan mengadili mafia BBM di Kabupaten Pulau Morotai.
“Kami juga meminta pemerintah segera naikan harga cengkeh, pala dan kopra, segera aktifkan koperasi nelayan kecil di enam kecamatan, hadirkan home industri khusus komoditas, buat regulasi dan Perda tata niaga komoditas, hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian wujudkan pendidikan yang kritis, ilmiah dan demokratis, wujudkan reforma agraria sejati dan wujudkan masyarakat ekologis," desak Aril. *
