.jpeg)
Sinarmalut.com, Tidore - Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) H. Ismail Dukomalamo menghadiri Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Maluku Utara diwakili Pj Sekretaris Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah, yang dipusatkan di Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu (06/11/2024).
Sekretaris Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah dalam sambutannya menyampaikan kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan bersama sehingga harus ditangani dalam konteks bersama pula. Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.
Abubakar menambahkan rapat koordinasi (Rakor) seperti ini sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penjelasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota agar secara bersama sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.
Abubakar Abdullah berharap dapat meningkatkan program-program yang lebih ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien, dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam dalam laporannya mengatakan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara tercatat 6,32 % atau 83,9 ribu jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.374.859 jiwa, angka ini menurun 0,14 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 6,46 %.
Di kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo menuturkan, ada tiga strategi kebijakan pengentasan kemiskinan di Tidore Kepulauan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan kebijakannya adalah membuat satu data kemiskinan yaitu melalui pendekatan partisipatif dalam menjamin data miskin yang tepat akurat valid dan transparan,mendorong APBD yang berpihak pada orang miskin serta membangun kerja kolaborasi.
H. Ismail Dukomalamo juga menambahkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan intervensi program yaitu pada sektor Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Pemberdayaan UMKM serta Sektor Perdagangan dan IKM.
Ia berharap agar angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Tidore Kepulauan di Tahun 2025 dapat menurun dari Tahun 2024.
”Sebagai Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan mudah-mudahan ini bisa tercapai dan bekerja semua target target yang kita harapkan terkait dengan penurunan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim bisa tercapai di Tahun 2025,” harapnya. *
