%20(3).jpeg)
Sinarmalut.com, Tidore - Dalam rangka persiapan pendampingan teknis percepatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai salah satu upaya dari Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, di Ruang Rapat Sekda, Selasa (19/11/2024).
Taher Husain dalam arahannya menyampaikan, isu terkait Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebenarnya informasi ini sudah beredar sejak tahun 2014, sudah 10 tahun lalu jadi bukan hal yang baru lagi, namun untuk di Wilayah Provinsi Maluku Utara, baru salah satu Puskesmas di Kota Ternate yang sudah merubah Puskesmas menjadi BLUD.
“Kalau kita coba ikuti, perubahan ini sebenarnya jauh lebih penting, karena untuk memberikan kemandirian di Puskesmas terkait tata kelolanya, jadi mindset OPD nya sudah berubah menjadi badan usaha, manajemen dan orientasinya sudah pada pelayanan berbasis manajemen perusahaan,” ungkapnya.
Taher menambahkan, Puskesmas di Kota Tidore Kepulauan rata-rata sudah memiliki akreditasi, punya data-data, jadi dilihat ada beberapa Puskesmas yang sudah siap dan layak, dan jika beberapa Puskesmas ini sudah menjadi BLUD tentunya akan mengurangi beban pelayanan di Rumah Sakit Daerah, walaupun puskesmas punya sarana dan prasarana masih terbatas untuk rawat inap.
“Ini menjadi tantangan bagi seluruh Kepala Puskesmas, karena memang kita dituntut dengan kemandirian, dengan adanya BLUD justru menguntungkan Puskesmas dalam pelayanannya, ini juga tuntutan regulasi jadi tidak ada pilihan untuk tidak dijalankan, mudah-mudahan dengan peralihan ini dapat meningkatkan pelayanan,” Imbuhnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Saiful Salim dalam kesempatan tersebut mengatakan, rapat koordinasi ini sebagai langkah awal persiapan UPT. Puskesmas menjadi BLUD serta penyamaan persepsi, karena rencananya di tanggal 28 dan 29 November ada kunjungan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI guna melakukan pendampingan.
Turut hadir mengikuti rapat ini, Kepala Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi, Sekretaris Bapperida, Bagian Hukum Setda Kota Tidore Kepulauan, serta Kepala Puskesmas se Kota Tidore Kepulauan. *
