.jpeg)
Sinarmalut.com, Tidore - Walikota Tidore Kepulauan diwakili Sekretaris Daerah, Ismail Dukomalamo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Pilkada Serentak di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.
Rakor bersama Tim Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di Royal Resto Ternate, Sabtu (23/11/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang juga selaku ketua tim pemantauan pilkada Provinsi Maluku Utara Kemenko Polkam Agus Pandu Purnama bersama Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung maupun melalui zoom meeting oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Walikota se Kabupaten/Kota, Forkopimda se kabupaten/kota, Kepala Badan Kesbangpol se kabupaten/kota, Kepala Dinas Kominfo se kabupaten/kota, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku utara serta Tokoh Agama.
Agus Pandu dalam arahannya menyampaikan sesuai dengan ketentuan hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dimana mengamanatkan kepada semua terkhususnya kepada Pemerintah untuk wajib memfasilitasi dan membantu terselenggaranya Pilkada. Juga mengacu pada Keputusan Menko Polkam Nomor 149 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pilkada serentak.
“Pilkada serentak 2024 merupakan agenda politik nasional sebagai perwujudan dari demokrasi di indonesia, pilkada serentak harus berjalan dengan aman damai dan berkualitas sehingga menjamin stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga, maka dari itu penyelenggara pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi membutuhkan koordinasi antar kementerian dan lembaga baik tingkat pusat maupun daerah guna mensukseskan penyelenggara pilkada serentak tahun 2024," jelas Agus.
Lanjut Agus, ada empat hal yang akan menjadi prioritas perhatian dari Tim Desk Pilkada Kemenko Polkam yaitu, terkait dengan kesiapan Pengamanan dari TNI/Polri, pelanggaran, media dan informasi serta ruang siber. Agus mengaku timnya akan terus melakukan pemantauan pilkada serentak ini guna memastikan terlaksananya tahapan-tahapan pilkada hingga akhir tanpa ada hambatan dan halangan, sehingga terlaksananya pemungutan surat suara dengan aman dan lancar pada situasi dan kondisi wilayah serta stabilitas politik.
"Saya berharap dan meminta kepada seluruh komponen bangsa dan negara agar bersama-sama berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi agar penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan suasana pilkada yang kondusif, aman dan damai," tutupnya.
Semantara itu Penjabat Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam laporan mengatakan, keamanan menjadi point penting untuk keberlangsungan hajat ini dari potensi kerawanan. Maka dari itu sebanyak 10.916 orang personil pengamanan telah siap untuk keberlangsungan pilkada serentak tahun 2024 yang terdiri dari gabungan Tni/Polri, Tim Desk Pilkada dan Satlinmas. Ia mengaku terus meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama pada seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Lebih lanjut Samsudin memaparkan, sesuai dengan data yang diterima oleh KPU Provinsi Maluku Utara secara umum seluruh logistik pilkada telah tersalurkan dan diterima oleh masing-masing KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Selanjutnya telah dilakukan proses pengecekan, penyortiran, pengepakan dan ditampung pada gudang logistik masing-masing. Meneruskan data yang bersumber dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara terdapat 41 laporan pengaduan pelanggaran Netralitas Asn, 83 orang terlapor, 4 orang diberikan sanksi dan 78 orang dalam proses penanganan.
Dengan strategi Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi penambahan pelanggaran Netralitas Asn yang ada, maka akan dilakukan sosialisasi bersama sentra Gakkumdu guna meningkatkan pemahaman asn terhadap status dan kedudukannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus profesional, berintegritas serta tidak memihak pada paslon tertentu. Pihaknya juga menyebutkan terdapat beberapa hambatan dan kendala yang sedang dihadapi dan dapat dijadikan sebagai perhatian bersama.
"Pada pendistribusian logistik terjadi hambatan dan kendala diantaranya, aksesibilitas yang terbatas dimiliki oleh wilayah terluar dan terpencil, potensi letusan gunung di beberapa daerah, kondisi cuaca dan gelombang laut yang kadang tidak bersahabat dapat menghambat jalur distribusi, biaya transportasi yang relatif mahal dan tinggi, jaringan internet, telekomunikasi serta listrik yang belum terakses di sejumlah wilayah terpencil yang menjadi hambatan dalam pengiriman informasi hasil pemungutan suara ke Kpu," tutur samsuddin.
Di kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo dalam laporannya menuturkan, kesiapan penyelenggaraan pilkada di Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 diawali dengan pelaporan situasi politik pada pelaksanaan tahapan kampanye seperti potensi polarisasi, politik identitas, money politik dan potensi mengganggu ketertiban umum maupun masyarakat, hingga saat ini masih belum terjadi.
Lanjutnya, pada kelompok penyelenggara pemungutan surat suara terdiri atas 8 PPK, 89 PPS, 223 TPS dan 80.700 DPT. Proses persiapan distribusi logistik untuk semua kecamatan akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 november 2024.
Terdapat empat lokasi penyelenggara rawan bencana yang yang terletak di wilayah Kecamatan Oba Selatan seperti di Desa Lifofa, Wama, Maidi dan Tagalaya. Tidak adanya permasalahan netralitas ASN di Kota Tidore Kepulauan dan situasi keamanan menjelang masa tenang di Kota Tidore kepulauan maupun di Wilayah oba terpantau sangat kondusif. *
