 |
| Puluhan Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (18/12/2024) |
Aksi yang di korlap Fijai Ali dalam tuntutamnya menegaskan, demi menjaga semangat pemekaran Kabupaten Pulau Morotai dengan tujuan terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat salah satu tujuan pemekaran Morotai menjadi daerah otonomi baru, sehingga memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat undang undang otonomi daerah Nomor 23 tahun 2014.
"Namun di tengah transisi kekuasaan di pemerintahan delapan tahun terakhir, kinerja pemerintahan dibawah kendali Pj Bupati saat ini, sangat buruk dan jauh dari harapan dalam melayani kepentingan masyarakat, dari sekian masalah yang menjadi komplikasi penting untuk dicermati bersama. dengan demikian ini menjadi atensi bersama,” kata Fijai.
Usai berunjuk rasa didepan kantor Bupati, massa kemudian menggeser konsentrasi aksi di depan kantor DPRD Morotai.
Di depan kantor DPRD, mereka menuntut lembaga legislatif itu membatalkan pengesahan APBD tahun 2025, dan meminta BPKAD membayar gaji P3K termasuk TPP ASN Morotai yang ditunggak.
Tak sampai disitu, AMPERA juga mendesak DPRD mengadakan sidang paripurna pemakzulan Pj Bupati Morotai, Burnawan.
Amatan wartawan, tampak aksi demonstrasi berlangsung tertib dan aman hingga bubar. *
.jpg "Ratusan Kendaran Milik Karyawan PT. IWIP Ludes Dilahap Si Jago Merah")
