Sinarmalut.com, Morotai - Ratusan PPPK di Kabupaten Pulau Morotai, kecewa dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yang belum membayar gaji mereka selama 2 bulan terakhir yakni November dan Desember 2024.
Puncaknya, pada Senin (02/12/2024), sekitar pukul 08.00 WIT, para pegawai PPPK tenaga kesehatan, guru dan teknik mendatangi kantor bupati menagih gaji mereka yang belum dibayarkan itu.
Koordinator grup PPPK formasi 2023, Sunardi Idi bersama rekan-rekannya angkat bicara kepada wartawan mensesali tindakan Pemda Morotai.
"Untuk gaji kami ada 329 pegawai PPPK bulan November dan Desember ini belum dicairkan, teman-teman angkatan 2023 sebelumnya sudah berulang kali sampaikan keluhan ini, tapi tidak ada anggaran. Alasan mereka katanya tidak dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah," ungkap Koordinator Grup PPPK formasi 2023, Sunardi Idi kepada wartawan.
Menurut Sunardi, ada juga gaji susulan bulan Mei 2024 yang seharusnya direalisasikan, tapi tidak diterima PPPK, padahal slip gaji sudah diterbitkan.
Anehnya kata dia, jika anggaran belum dicairkan dari pusat, akan tetapi PPPK untuk formasi tahun 2022 sudah dibayarkan. "Jadi ini ada apa?, kemudian kami sudah berulang kali mengeluh ke Pemda, tapi sampai sejauh ini tidak ada tindakan. Kalau tidak ada langkah baik oleh pemda setempat maka kami PPPK 2023 bersikeras menindaklanjuti buat laporan ke tingkat provinsi dalam hal ini Ombudsman," tegasnya.
Ia menyampaikan tiga kategori gaji PPPK 2023, diantaranya teknis, guru dan nakes bervariasi mulai dari Rp 3 juta lebih per orang sesuai golongan. "Jadi gaji yang 2 bulan itu kami minta segera cairkan. Sekalipun kami tetap bertugas, karena tugas dan tanggungjawab kami maka hak-hak kami harus dipenuhi," ucapnya.
Kata dia, jika gaji mereka tidak dibayarkan maka tentu akan berpengaruh terhadap kinerja mereka apalagi tenaga kesehatan.
"Yang jelas teman-teman PPPK bersih keras kepada Kaban keuangan (BPKAD) sampai pada tanggal 5 Desember ini, kalau tidak direalisasikan maka ini kami tetap menindaklanjuti persoalan ini, kami akan komunikasikan seluruh teman-teman atau ketua PPI kalau di akomodir maka kami akan mogok kerja," tegasnya lagi.
Arumi, salah satu tenaga guru PPPK tahun 2023 mengaku kecewa terhadap Pemda Morotai dalam hal ini kadis keuangan, lantaran gaji mereka tidak dicairkan.
"Alhamdulillah kami kerja lancar sebagai abdi negara, tapi kami kecewa gaji kami menjadi kebutuhan hidup bagi kami. Karena kami sudah punya anak yang sekolah, terus kebutuhan dirumah juga kami harapkan di gaji itu dan kami juga beli anak susu, beli bensin motor dan betuhan lainya," timpalnya.
Sementara keluhan gaji PPPK formasi tahun 2023 ini akhirnya sampai juga di telinga Pj Bupati Morotai, Burnawan. "Soal yang itu, baru-baru juga mereka sudah datang ke saya, tapi nanti saya koordinasi dulu," katanya. *
.jpg "Ratusan Kendaran Milik Karyawan PT. IWIP Ludes Dilahap Si Jago Merah")
