PPPK di Morotai gelar aksi tuntut pembayaran gaji
Sinarmalut.com, Morotai - Ratusan P3K yang dimotori DPD KNPI Morotai kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Senin (16/12/2024).
Ratusan massa aksi yang di korlap Sunardi Idi dengan membawa spanduk bertulisan "Tragedi di Akhir tahun".
"Menyampaikan di penghujung tahun 2024 ini mestinya masyarakat bergembira menyambut natal dan tahun baru dengan agenda keluarga sehingga harmonisnya kita saling berbagi cinta dan kasih perdamaian lewat momen natal dan tahun baru, mirisnya hampir setiap tuntutan hanya dianggap seremonial oleh ketua DPRD Pulau Morotai, bahkan sempat menyinggung soal hak-hak dengan membandingkan dengan kabupaten lain," kata Sunardi.
Lanjutnya, tuntutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K soal gaji mereka yang tertunggak 2 bulan ini juga nyaris tak menemui titik terang. Karena pada aksi bersama KNPI juga menemui jalan buntu di meja hearing.
"Misalnya yang disampaikan oleh sekda bahwa gaji P3K di bulan Mei itu wajib dibayarkan. Tetapi hanya sebatas pernyataan bukan sebagai ketegasan sikap seorang pemimpin serta kuasa penggunaan anggaran dan Ketua Tim TAPD Pulau Morotai, dari pernyataan Sekda tersebut juga membuat pegawai PPPK dilematis karena ketidakpastian kapan dibayar,” ujarnya.
Oleh sebab itu, tuntutan para P3K tak lain adalah Pemda Morotai segera membayar gaji P3K tahun 2023 untuk bulan Mei dan Desember 2024. Mereka juga meminta DPRD segera mengeluarkan surat rekomendasi ke Kemendagri untuk memberhentikan Pj Bupati.
“Kami juga mendesak DPRD segera keluarkan Surat rekomendasi ke Inspektorat dan Kejari Morotai untuk audit staf ahli keuangan daerah, panggil Pj Bupati, Sekda, Kepala BPKAD dan Kadis Pendidikan untuk segera tuntaskan gaji dan tunjangan ASN di Morotai, segara bubarkan tim percepatan pembangunan daerah dan bubarkan staf ahli keuangan daerah,” desak P3K.
Disamping soal gaji P3, Pemda Morotai juga didesak menyelesaikan pembayaran akhir studi mahasiswa Unipas, mendesak DPRD tolak APBD 2025 jika seluruh gaji dan tunjangan tidak dibayarkan pemerintah daerah.
“Apabila tuntutan kami tidak diakomodir maka kami boikot kantor dinas pendidikan, kami juga mengutuk keras sikap Ketua DPRD yang menganggap remeh hak-hak pegawai di Morotai dengan membandingan Morotai dengan daerah lain lewat postingan Facebook dan status Whatsapp,” tandas Sunardi. *
.jpg "Ratusan Kendaran Milik Karyawan PT. IWIP Ludes Dilahap Si Jago Merah")
