Polres Pulau Morotai melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Kie Raha II tahun 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru 2025, Jumat (20/12/2024)
Sinarmalut.com, Morotai - Polres Pulau Morotai melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Kie Raha II tahun 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru 2025, Jumat (20/12/2024).
Operasi tersebut dimulai pada tanggal 21 Desember 2024 hingga 02 Januari 2025.
Hadir yaitu, Kapolres Pulau Morotai AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah, Pj Bupati Morotai Burnawan, dan Dandim 1514/Morotai Letkol Arh Maskyur Akmal, serta unsur Forkopimda.
"Sebagaimana penekanan bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri bahwa, "Nataru di depan mata saudara akan sibuk, saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik. Untuk itu, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya.
Terlebih lagi pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada Serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi," kata Kapolres membacakan sambutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Lanjutnya, diketahui bersama, perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Perayaan Nataru menjadi momen penting bagi masyarakat untuk beribadah, bersuka cita, berlibur dan berkumpul bersama keluarga, sehingga akan berdampak pada meningkatnya mobilitas serta aktivitas masyarakat secara masif di berbagai daerah.
Hal tersebut sejalan dengan survei yang dikeluarkan Kemenhub RI, dimana potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, meningkat sebesar 2,83% atau 3,04 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Demi menjamin keamanan Nataru, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi "Operasi Lilin 2024" yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.
Operasi ini melibatkan 141.605 Personel gabungan yang terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 Personel TNI, dan 52.332 Personil dari stakeholder terkait lainnya.
Selain itu, terdapat tambahan 67.030 personel TNI untuk perbantuan, sehingga total terdapat 80.856 Personel TNI yang disiagakan dalam Operasi ini.
Selanjutnya, Polri telah membangun 2.794 posko yang terdiri dari 1.852 Pos Pam, 735 Pos Yan, dan 207 Pos Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan, seperti Gereja, pusat Perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata maupun lokasi perayaan tahun baru. Tentunya, pos yang tergelar ini diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat.
Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Untuk itu, saya berharap rekan-rekan dapat mewaspadai berbagai potensi kerawanan baik pada jalur penyeberangan, jalur tol dan arteri, serta kepadatan penumpang pada transportasi umum hingga kepadatan pengunjung di lokasi wisata.
Menindaklanjuti hal tersebut, Polri melalui Korlantas bersama dengan Ditjen Hubdar, Ditjen Hubla, serta Ditjen Bina Marga, telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, penyeberangan laut, delaying system dan buffer zone, pemberhentian sementara pekerjaan proyek konstruksi dan penutupan serta pengalihfungsian sementara lokasi penimbangan kendaraan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya kamseltibcar lantas baik saat arus mudik
maupun arus balik. Untuk itu, pedomani SKB ini dan segera koordinasikan penerapan regulasi yang berlaku serta sosialisasikan secara masif di berbagai saluran termasuk media mainstream dan media sosial.
Selanjutnya, keamanan penyelenggaraan ibadah juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pengamanan Nataru. Oleh karena itu, pastikan setiap tempat ibadah telah disterilisasi, lakukan deteksi dan preventif untuk mencegah terjadinya aksi teror.
"Selain itu, libatkan ormas keagamaan untuk ikut serta dalam kegiatan pengamanan sehingga dapat meningkatkan tenggang rasa dan toleransi beragama. Kita harus mampu menjamin seluruh rangkaian ibadah maupun perayaan tahun baru berjalan dengan aman dan kondusif, tanpa adanya gangguan sekecil apapun," jelasnya.
Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan. Selain itu, fasilitas penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama.
Kemudian terkait bencana alam, lakukan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan cuaca ekstrem melalui kerja sama dengan TNI, Pemda, BMKG, dan stakeholder terkait. Pastikan kesiapan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan bantuan darurat pada seluruh wilayah rawan bencana, guna menjamin terlaksananya quick response dalam memitigasi dampak bencana.
Disamping itu, terus lakukan monitoring terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan serta BBM. Pastikan distribusi dan ketersediaannya terjaga secara stabil di masing-masing wilayah. Selanjutnya, seluruh pelaksanaan tugas di lapangan tentunya harus disertai dengan strategi komunikasi publik yang baik. Pastikan masyarakat dapat mengetahui informasi terkait layanan kepolisian, pesan-pesan kamtibmas dan penerapan pengaturan rekayasa arus lalu lintas, sehingga seluruhnya dapat terlayani dengan baik. *