Sinarmalut.com, Tidore - Pembangunan infrastruktur di daerah pesisir memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan ekonomi, di mana infrastruktur yang memadai terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra DR Syofyan Saraha saat mewakili Wali Kota Tidore dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir Di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare Dan Perairan Sekitarnya, yang berlangsung di ruang rapat sekda, Selasa (21/1/2025).
Mengawali sambutan Wali Kota Tidore, Syofyan Saraha menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang bekerjasama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan FGD untuk ketiga kalinya terkait dengan Indonesia Ocean For Prosperity (LAUTRA) di Kota Tidore Kepulauan.
“Kegiatan FGD kali ini menyangkut dengan pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya yang merupakan kerjasama antara ICCTF dan Bappenas dengan PT Sucofindo Advisory Utama," ucapnya.
Syofyan juga menambahkan, Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, khususnya di Pulau Mare dan sekitarnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik lainnya, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga berpotensi mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Syofyan Saraha mengharapkan melalui FGD ini kawasan Konservasi Pulau Mare dan sekitarnya menjadi langkah awal bagi upaya pengelolaan pesisir, yang diharapkan memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan dengan secara keseluruhan, pengembangan infrastruktur harus dilakukan dalam mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi sumber daya yang ada, serta memperhatikan aspek keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.
“Saya mengharapkan sumbangsih kontribusi pemikiran yang cerdas dan cemerlang dari para peserta FGD, untuk memberi solusi dan juga kontribusi pada agar peningkatan mata pencaharian masyarakat Pulau Mare yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Tidore Kepulauan,” harap Syofyan.
Sementara, perwakilan tenaga ahli PT Sucofindo Advisory Utama Sandra Kaunang dalam presentasinya mengatakan tujuannya dalam melakukan verifikasi dan validasi data infrastruktur dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kkd pulau mare, untuk melakukan identifikasi dan analisis dalam mengembangkan strategi pembiayaan berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur KKP yang dapat meningkatkan kesehatan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Selain itu tujuan dilaksanakannya LAUTRA di Tidore ini untuk menyampaikan hasil identifikasi dan analisis kepada ICCTF-BAPPENAS untuk menjadi masukan dalam penyusunan proposal pembiayaan kepada Kementerian Keuangan dengan memasukkan pembiayaan Blue Sukuk dan SDGs Bond atau alternatif pembiayaan lainnya," kata Sandra.
“Dalam proses pengumpulan data ini kami fokuskan pada kegiatan sintesis, analisis dan validasi hasil temuan Kunjungan tahap I yang melibatkan pemangku kepentingan di KKD Pulau Mare dan Pelabuhan Perikanan Provinsi Maluku Utara dengan Fokusnya adalah Validasi data terkait kebutuhan infrastruktur pesisir, Gap analisis dan peluang pembiayaan untuk pengembangan kawasan konservasi perairan di dalam dan sekitar KKP," tambah Sandra.
FGD ini juga dihadiri oleh para Tenaga Ahli Sucofindo Mitra Bappenas dalam project Lautra, Perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, OPD terkait, Kepala Desa Mare dan masyarakat Pulau Mare. *
