Sekretaris DPD KNPI Pulau Morotai Fihir Ali
Sinarmalut.com, Morotai - DPD KNPI meminta Mendagri melalui Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A. Kadir agar mengevaluasi kinerja Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan.
Desakan tersebut karena Burnawan tak mampu mengemban tugasnya dengan baik yang mengakibatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi terlambat dibayar.
Selain itu, tata kelola keuangan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Burnawan dinilai buruk sehingga mengakibatkan APBD 2025 mengalami defisit Rp 124 miliar.
Sekretaris DPD KNPI Pulau Morotai Fihir Ali menuding, defisit anggaran pada APBD 2025 kabupaten Pulau Morotai merupakan kelalaian pemda dalam mengelola keuangan daerah untuk mengeksekusi program-program sebagaimana telah dirancang.
"Defisit Rp 124 miliar di Morotai ini menjadi parasit untuk hak-hak ASN di lingkup pemda Pulau Morotai yang sudah semestinya menjadi perhatian penuh dari 2 lembaga daerah yakni DPRD dan Pemda," katanya, Senin (27/01/2025).
Di tahun 2025 ini pihaknya mengharapkan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran hak-hak dan tunjangan ASN karena sangat berpengaruh pada sirkulasi perputaran ekonomi Morotai.
"Pj bupati Pulau Morotai juga perlu di evaluasi oleh Kemendagri terkait persoalan skema penganggaran di pulau Morotai yang terkesan acuh tau bahkan di beberapa minggu kemarin sempat terjadi huru-hara antara Pj Bupati, Sekda, dan Kaban Keuangan Daerah yang mendelematiskan masyarakat," tudingnya.
Menurut Fihir, defisit anggaran dan abnormalnya keuangan daerah bahkan menjadikan Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan nilai 69,79 % dan menempati urutan ketiga dari 10 kabupaten/kota menurut hasil survei penilaian integritas (SPI) KPK RI tahun 2024. Olehnya itu KPK diminta turut menyoroti pengelolaan keuangan daerah Pemda Morotai. *
