Tumpukan sampah di Tempat Penitipan Sementara (TPS) Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, tepatnya di depan TK PAUD Negeri 23 Kota Tidore Kepulauan sangat meresahkan warga
Sinarmalut.com, Tidore - Tumpukan sampah di Tempat Penitipan Sementara (TPS) Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, tepatnya di depan TK PAUD Negeri 23 Kota Tidore Kepulauan sangat meresahkan warga.
Pasalnya, sampah-sampah tersebut dibiarkan berserakan dan mengeluarkan bau amis, sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga setempat.
Penanganan sampah yang bertumpuk itu diketahui adalah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara. Hanya saja, hampir kurun waktu sepekan ini sampah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian serius dari petugas pengangkut sampah.
Kepala Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Amur Abdullah, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan DLH Provinsi Maluku Utara maupun DLH Kota Tidore Kepulauan terkait penanganannya, namun sejauh ini belum juga ditindaklanjuti.
"Sampah di TPS Balbar ini merupakan kewenangan Provinsi, kami dan DLH Kota Tidore Kepulauan sudah melakukan koordinasi, namun mereka belum juga menindaklanjuti," ungkapnya, Jumat, (24/1/2025).
Amir mengaku, alasan petugas pengangkut sampah dari DLH provinsi belum melakukan pengangkutan di TPS Balbar dikarenakan tak ada BBM untuk mengoperasikan kendaraan angkutan sampah.
Hal ini tentu membuat Amir sangat geram, dan meminta agar Kepala DLH Provinsi Maluku Utara, untuk segera melakukan evaluasi kepada petugas pengangkut sampah yang ada di lapangan.
"Masa DLH Provinsi tidak punya anggaran untuk operasional pengangkut sampah, inikan alasan yang tidak rasional," herannya.
Amir menjelaskan, sebagai Pemerintah, DLH tentunya sudah punya rancangan program untuk mengentaskan masalah persampahan di Sofifi, terutama mengenai biaya operasional, sehingga sangat tidak logis jika ada petugas yang selalu beralasan bahwa mereka tidak punya biaya untuk mengangkut sampah.
"Kalau mereka tidak punya anggaran, lantas kenapa dimasukan sebagai program. Bukankah setiap program itu tentu sudah ada anggarannya, kami harap dalam waktu dekat DLH provinsi sudah bisa mengantisipasi akan hal ini. Sebab soal persampahan ini sudah kami menyurat ke mereka seminggu lalu," tandasnya. *
