Sinarmalut.com, Tidore - Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pembahasan Angkutan Lebaran Tahun 2025, Senin (17/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam didampingi Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal dan Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Umar Zen bersama Tim TPID Kota Tidore Kepulauan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, saat memimpin rakor, mengatakan rakor pengendalian inflasi daerah dirangkaikan dengan Pembahasan Angkutan Lebaran Tahun 2025 ini untuk mempersiapkan menghadapi bulan suci ramadan.
Lanjutnya, persiapan menghadapi ritual tahunan yaitu arus mudik dan arus balik pada hari lebaran nanti, “ini semua harus dipersiapkan sejak dini karena mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, maka harus dimanajemenkan transportasi darat, laut maupun udara dan semua ritual ini melibatkan pemerintah pusat, Menteri Perhubungan, TNI, Polri dan semua Pemerintah Daerah sehingga rakor hari ini saya mengundang Menteri Perhubungan untuk membahas terkait hal ini,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini dalam pemaparannyan mengatakan perlu diwaspadai kenaikan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan menjelang ramadan dan idul fitri seperti, daging ayam ras,tarif angkuta udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras dan emas perhiasan. Meskipun terjadi deflasi pada Januari 2025 terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi dan perlu menjadi perhatian menjelang ramadan 2025.
Puji Ismartini menambahkan, secara nasional sebanyak 101 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan IPH di minggu kedua Februari dan 243 Kabupaten/Kota mengalami penurun IPH.
Usai mengikuti zoom tersebut, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam mengatakan Tim TPID Kota Tidore Kepulauan harus melakukan pemantaun harga menjelang bula suci ramadan sesuai dengan arahan dari Mendagri. *
