 |
| Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pulau Morotai Hi. Zainal Karim |
Sinarmalut.com, Morotai - Komisi I DPRD Kabupaten Pulau Morotai memberikan apresiasi kepada sekretaris DPD KNPI Morotai, Fihir Ali atas kritikannya soal anggota DPRD doyan turun ke desa-desa.
Sebelumnya, Fihir Ali meminta anggota DPRD agar fokus pada kegiatan kelembagaan seperti membahas Perda daripada keluyuran ke desa-desa bersama Inspektorat dan DPMD guna memeriksa keuangan desa.
"Tetapi saya ingin kasi tahu bahwa, kerja-kerja DPRD itu bukan sekedar kita bicara peraturan daerah. Karena di DPRD ini sebagai lembaga pengawasan dan selain kita menyiapkan peraturan daerah,ada hal hal yang harus kita turun untuk melakukan pengawasan terkait dengan sistim pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pulau Morotai Hi. Zainal Karim, Kamis (13/02/2025).
Menurutnya, seluruh 88 desa di kabupaten Pulau Morotai ini kondisi pememerintahan desa maupun pengelolahan keuangan desa tidak bagus. Makanya DPRD harus mengandeng Inspektorat untuk turun bersama-sama.
"Tetapi begitu sampai pada tingkat teknis pemeriksaan, kami serahkan ke Irban dari inspektorat melakukan pemeriksaan. Kita hanya memberikan pemahaman bahwa kondisi daerah seperti ini sehingga sampai ke desa dan muda-mudahan dengan terpilih bupati baru ini, sistem pemerintahan dan pengelolaan desa bisa lebih baik," jelasnya.
Zainal lantas mempersilahkan KNPI mengkritisi lembaga DPRD ini. Tetapi prinsipnya lembaga legislatif ini bekerja karena yang namanya pembahasan peraturan daerah itu sudah dipersiapkan sesuai dengan agenda lembaga ini.
"Kami juga akan bicara dengan ketua DPRD supaya dari KNPI juga turut dilibatkan pada saat pembahsan peraturan daerah yang penting mereka mau dan terbuka, jadi DPRD tupoksinya kadang kadang turun kedesa untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemerintahan desa maupun kecamatan. Karena selama ini sistem pemerintahan di desa buruk setelah di amati oleh DPR. Bahkan kami dan inspektorat berkesimpulan sebagian besar dari 88 desa buruk sistem pemerintahan-nya," katanya.
Hal tersebut membuat DPRD turun ke desa untuk memperbaiki. Jadi DPRD turun ke desa-desa bukan hanya sekedar euforia atau keluyuran semata, tapi itu sudah menjadi tugas komisi I, II dan komisi III.
"Banyak laporan dari masyarakat tentang sistem pemerintahan di desa yang bermasalah itu banyak, makanya setelah hasil pertemuan pada saat hari lahir desa dan dengan kepala kepala desa mereka juga memberikan PR kepada kami maka kami di hari ini kami turun dan tindaklanjuti," pungkasnya. *
