Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates


Iklan Beranda

Gelar Unjuk Rasa, Samurai Distrik Morotai Tuntut Ini

Monday, 17 February 2025 | 12:00 WIB Last Updated 2025-02-17T07:16:52Z

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai Maluku Utara) Distrik Unipas melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Senin (17/02/2025)

Sinarmalut.com,
Morotai - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai Maluku Utara) Distrik Unipas melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Senin (17/02/2025).


Aksi ini dikoordinir oleh Rian Tatapa. Mereka membawa spanduk bertulisan Pemda, DPRD, dan Polres gagal, Morotai marak kasus pemerkosaan.


Menurut massa aksi, Morotai merupakan salah satu kabupaten yang baru saja melepaskan diri dari kabupaten Halmahera Utara di tahun 2008 lalu, dengan tujuan agar Morotai bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Sebab jika dilihat dari letak geostrategi, Morotai memiliki begitu banyak sumber daya alam baik pada sektor pertanian, pariwisata dan perikanan yang itu sudah mampu menjamin kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai. 


"Namun pada fakta di lapangan hal itu belum perna terwujud secara nyata bahkan masih jauh dari kata sejahtera, sebab masih banyak permasalahan yang membuat masyarakat berada dalam lingkaran penderitaan," kata Rian.


Dia lalu membeberkan beberapa sejumlah persoalan krisis air bersih di RSUD Ir Soekarno, sehingga membuat pasien harus membeli air galon untuk kebutuhan saat inap di rumah sakit.


Padahal, pemda telah memberikan hibah ke pihak rumah sakit yang terbilang cukup besar untuk memenuhi pelayanan publik secara maksimal. Namun itu belum terwujud secara baik. Padahal dalam peraturan Menteri Kesehatan(PMK) Nomor 7 tahun 2019, rumah sakit wajib menyediakan air bersih untuk pasien. PMK Nomor 7 tahun 2019 mengatur bahwa rumah sakit harus menyediakan air minum untuk ibu menyusui sebanyak 7,5 liter per tempat tidur per hari dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi bagi pasien setiap hari.


“Jika air bersih tidak disediakan oleh pihak rumah sakit gaimana bisa kesehatan dapat terjamin pada seorang pasien,” timpal Rian.


Selain krisis air bersih di RS Ir. Soekarno, ada juga persoalan kebutuhan nelayan yang tidak terpenuhi yakni tambatan perahu di Desa Usbar Pantai dan juga Tiley Kusu. “Yang itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya DKP sesuai dengan UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan pada pasal 7 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi dan memberdayakan nelayan,” ujar Rian.


Ada juga persoalan di sektor pendidikan. Di mana di desa Tutuhu, satu sekolah SMP masih menggunakan bagunan milik Bumdes. Padahal sekolah tersebut didirikan sejak tahun 2021 lalu namun tak tersentuh pembangunan infrastruktur pemerintah. Akibat tidak ada perhatian ini membuat banyak anak-anak putus sekolah. 

 

“Padahal dalam regulasi telah diatur dengan jelas dalam permendiktiristek nomor 22 tahun 2023 tentang kebutuhan sarana prasarana. Sarana prasarana yang di maksud adalah bagunan sekolah dan kebutuhan yang lainnya,” kata Rian.


“Masalah lainnya yang saat ini masih hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan publik yakni persoalan pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. Ada pihak korban telah mengajukan laporan ke pihak hukum dalam hal ini Polres Pulau Morotai, namun sudah berkisar satu minggu lebih belum ada titik terang bahkan para oknum tersangka pun masih berkeliaran di lingkungan masyarakat,” sambungnya.


Berikut tuntutan demonstran : copot direktur RSUD Ir Soekarno dan direktur PDAM, selesaikan masalah air bersih di desa Pandanga dan Juanga,

segera selesaikan krisis air bersih di RSUD Ir Soekarno, segera lakukan pengadaan sumur bor di RSUD Ir Soekarno, segera copot kadis DKP.


Selain itu Unipas juga mendesak Pemda Morotai membangun tambatan perahu di desa Tiley dan Usbar Pantai, segera hadirkan transportasi siswa di Desa Pilowo, segera bangun gedung SMP di Desa Tutuhu, segera tangkap oknum pencabulan dan pemerkosaan, DPRD segera sahkan Perda tentang perlindungan Perempuan dan Anak, dan meminta Kapolda Malut segera evaluasi Kapolres Morotai. *

  • Gelar Unjuk Rasa, Samurai Distrik Morotai Tuntut Ini
  • 0

Terkini