 |
| Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda |
Sinarmalut.com, Morotai - Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda, menilai kebijakan pemerintahan Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane memprioritaskan hak-hak ASN dan PPPK adalah langkah yang tepat.
Menurutnya, di masa pemerintahan transisi lalu tentu sistem birokrasi belum stabil, karena terjadi banyak kekosongan jabatan di beberapa OPD. Namun kini, Pemerintahan Morotai sudah memiliki kepala dan wakil kepala daerah definitif yang diharapkan mampu menstabilkan situasi dan kondisi birokrasi.
Salah satu upaya pemerintahan Rusli-Rio menstabilkan birokrasi adalah dengan mengefisiensi belanja daerah. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Mendagri berdasarkan surat edaran (SE) nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD tahun anggaran 2025.
“Sehingga Wakil Bupati Rio Christian Pawane menekankan tidak ada proses pencairan anggaran di setiap OPD untuk belanja fisik, ini adalah langkah yang paling tepat,” kata Akbar, Selasa (25/02/2025).
Politisi PAN lantas memberikan apresiasi terhadap pemerintah Rusli-Rio yang baru berkantor sejak Senin (24/02) kemarin sejak dilantik. Hal itu ditunjukan dengan merespon langsung keluhan-keluhan ASN dan PPPK terkait hak-hak mereka.
"Ini luar biasa, karena kita tahu bersama beberapa tahun kemarin kita hanya ribut persoalan hak-hak ASN dan PPPK. Jadi kalau Wakil bupati instruksikan seluruh OPD hanya bisa cairkan belanja pegawai ini adalah sikap luar biasa dan harus di berikan apresiasi, apalagi sekarang kita akan memasuki bulan suci ramadhan, tentu seluruh ASN dan PPPK sangat mengharapkan hak-haknya dibayar tepat waktu,” pujinya.
Akbar juga menyarankan agar pemerintahan Rusli-Rio mengawali hari pertama kerja dengan fokus pada reformasi birokrasi, sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance. *
