Aksi Indonesia Gelap disuarakan mahasiswa Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai (Unipas) pada Selasa (25/02/2025)
Sinarmalut.com, Morotai - Aksi Indonesia Gelap disuarakan mahasiswa Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai (Unipas) pada Selasa (25/02/2025).
Unjuk rasa ini merupakan aksi serentak yang diadakan para mahasiswa seluruh di Indonesia yang memprotes kebijakan penghematan anggaran oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berimbas pada anggaran pendidikan. Selain itu, para mahasiswa juga memprotes program makan siang gratis alias MBG yang dinilai tidak efektif.
Aksi serupa yang dilakukan mahasiswa Unipas yang tergabung dalam BEM Menggugat ini bertajuk ‘Republik Oligarki, Indonesia Gelap, Malut Butuh Pendidikan Gratis’. Mereka berunjuk rasa didepan kantor Bupati Pulau Morotai.
Aksi yang di korlaip oleh Sudiar Rosi Rao Presiden BEM Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai dengan mebawa spanduk bertulisan "Republik oligarki, Indonesia gelap, Malut Butuh pendidikan Gratis.
Koordinator aksi, Sudiar Rosi Rao mengatakan, di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sudah banyak masa kelam yang dialami warga mulai zaman Orde Baru, Reformasi hingga sekarang ini.
"Dimana rakyat menjadi korban perampasan ruang hidup, kebebasan dikekang. Sederet peristiwa bersejarah, rakyat mengira keadan Negara kembali sesuai dengan harapan mereka tapi sayang nya bagaikan orang tua yang telah meninggalkan anaknya terlantar begitu’ saja, kini kolusi korupsi nepotisme (KKN) kembali hadir dan menjadi wacana di berbagai macam elemen dan lapisan masyarakat," kata Sudiar yang juga presiden BEN Unipas itu.
Menurut Sudiar, Indonesia yang kini diselimuti dengan berbagai macam aturan dan landasan pijak Negara, dari UUD 1945 sampai dengan Pancasila, kini di obok-obok oleh sebagian orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Sebut saja oligarki yang saat ini telah dijadikan sebagai anak emas Negara.
“Saat ini yang sedang viral-viralnya dimana rakyat dijadikan kelinci percobaan, kebanyakan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan rakyat dan hakikat demokrasi, gambarannya adalah di rezim sebelumnya dimana kebijakan dibuat tidak mempunyai konektivitas terhadap rakyat melainkan memojokan dan mengeksploitasi rakyat sendiri. Dan lebih parahnya lagi dimana saat ini kebijakan Presiden RI dalam Inpres NO 1 Tahun 209% coal Ffecienci dimana didalamnya ada pemangkasan anggaran dari berbagai macam aspek salah satunya adalah aspek yang pendidikan,” ujarnya dalam orasi.
Dampak tersebut sangat besar dimana generasi Indonesia tidak lagi produktif mengakibatkan SDA terancam. Tidak hanya it, kebijakan makan siang gratis juga memicu protes karena dianggap tidak merata.
“Sama halnya dengan aksi protes siswa di Papua, mereka menolak makan siang gratis karena memang bukan hal demikian yang generasi dan rakyat papua inginkan, melainkan pengemmbangan dalam aspek pendidikan yang haru diproritaskan,” sebut Sudiar.
Begitu juga di Provinsi Maluku Utara, di mana dadi 10 kabupaten/kota secara kebutuhan dalam skala prioritasnya masih harus diperhatikan juga dalam aspek pendidikan itu sendiri. Belum lagi soal penerapan UUD Minerba yang membuat rakyat Indonesia mengalami dilematis panjang dalam memikirkan nasib hidup mereka.
“Oleh karena itu di hari ini dari BEM Unipas bergerak membawa 14 tuntutan rakyat,” sebutnya.
Adapun tuntutan itu antara lain, tolak makan siang gratis, cabut UUD Minerba dan UUD, Omnibus Law, wujudkan pendidikan gratis, selesaikan masalah sengketa lahan di Morotai dan stop rampas tanah rakyat, segera cabut izin pertambangan di Maluku Utara. Bupati dan DPRD segera hadirkan industri lokal, segera bangun talud di desa yang terkena dampak abrasi.
Berikutnya, segera sahkan Perda PPA, segara audit anggaran Ketapang per desa, tangkap mafia BBM, selesaikan masalah jalan tani, DPRD segera membuat Pansus untuk periksa keuangan daerah, dan segera selesaikan kasus pencabulan maupun pemerkosaan di Pulau Morotai. *
