Sinarmalut.com, Morotai - Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai Maluku Utara) Distrik Unipas Morotai mengelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (20/02/2025).
Aksi yang di korlaip Rian Tatapa itu membawa spanduk bertulisan ‘Pemda, DPRD dan Polres gagal, Morotai Marak Kasus Pemerkosaan’.
Aksi kali ini masih membawa aspirasi yang sama. Para mahasiwa menagih janji DPRD untuk segera melakukan hearing dengan OPD terkait untuk membahas tuntutan mereka.
Adapun tuntutan yang sama yaitu, krisis air bersih di RSUD Ir Soekarno, yang dikeluhkan pasien, kesejahteraan nelayan di desa Usbar Pantai dan juga Teley Kusu.
Selain itu, ada juga sektor pendidikan yang menjadi tuntutan mahasiwa yaitu, Pemkab diminta membangun gedung SMP di Desa Tutuhu, karena hingga sejak didirikan 2021 sampai sekarang aktivitas belajar mengajar di sekolah itu menggunakan fasilitas kantor BUMDes. Akibatnya, banyak anak-anak terpaksa putus sekolah karena kurangnya perhatian Pemkab Morotai.
Tak hanya itu, Samurai Distrik Unipas juga menyoroti kasus pencabulan anak SD berumur 10 tahun yang telah dilaporkan, namun kasus ini lamban ditangani Polres Morotai bahkan sampai sekarang terduga pelakunya masih berkeliaran bebas. Padahal kasus ini murni tindakan asusila yang dilakukan terlapor terhadap korban sehingga bisa merusak psikologi anak.
Berikut poin-poin tuntutan Samurai Unipas. Segera copot direktur RSUD Ir Soekarno dan Kepala PDAM, selesaikan masalah air bersih di desa Pandanga dan Juanga. Segera bangun sumur bor di RSUD Ir Soekarno, copot kadis DKP, dan meminta Pemkab bangun tambatan perahu di desa Tiley dan Usbar Pantai.
Berikutnya, hadirkan transportasi siswa di desa Pilowo, segera bangun gedung SMP Tutuhu, tangkap terduga pelaku pencabulan anak 10 tahun. Selanjutnya meminta DPRD segera mengesahkan Perda tentang perlindungan Perempuan dan Anak. Terakhir, meminta Kapolda Maluku Utars evaluasi Kapolres Pulau Morotai. *
