Sinarmalut.com, Tidore - Dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara berdasarkan hasil uji kepatuhan atau opini pengawasan, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai target dan nilai yang sangat luar biasa. Maka dari itu sebagai pengawasan proses penyelenggaraan pelayanan publik berharap untuk terus dipertahankan atau ditingkatkan.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara Iriyani Abdul Kadir saat melakukan audiensi bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman didampingi Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain dan Kepala Bagian Organisasi Munawar Sudin, di ruang kerja Wakil Walikota, Kamis (20/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Iriyani menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah bersedia dan menyempatkan waktu untuk menerima kedatangannya bersama rombongan. Lebih jelas iriyani menyampaikan, kunjungan ini sebagai silaturahmi dan koordinasi untuk memperkuat kerja sama.
“Berkaitan dengan koordinasi ini merupakan tuntutan dari undang-undang ombudsman, dimana ombudsman harus lebih memantapkan lagi langkah untuk bersinergi, berkolaborasi. Sebagai pengawas eksternal tentunya kami diberikan ruang untuk proses pendampingan dan juga edukasi terhadap masyarakat yang tak luput dari inovasi dan kreatifitas, maka dari itu kami dituntut untuk terus memperkuat kerja sama ini,” kata Iriyani.
Lebih lanjut ia menyampaikan, ada beberapa catatan-catatan kecil mengenai laporan-laporan atau aduan di unit pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya agar dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan persuasif kiranya demi kepentingan masyarakat agar bisa terselesaikan dengan jangka waktu yang cepat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan, semoga dengan pertemuan ini bisa menjadi wadah untuk terus bersilaturahmi dan saling memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.
“Saya meminta kepada teman-teman dari ombudsman untuk bisa saling memberikan masukan kepada kami, karena sebagai wakil wali kota yang bertugas untuk pengawasan, jika tidak disampaikan kepada wali kota bisa langsung sampaikan kepada saya agar saling mengingatkan untuk berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik dari segi apa saja,” ucapnya.
Lanjutnya menanggapi laporan serta aduan pada tahun-tahun sebelumnya, orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini akan menindaklanjuti untuk mengidentifikasi setiap masalah atau aduan yang diterima dan kemudian sedikit demi sedikit akan melakukan perubahan, terutama pada komitmen Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinannya bersama Wali Kota Muhammad Sinen sebagai pucuk pemimpin pemerintahan, agar bisa meretas kepada seluruh pengambil kebijakan terutama stakeholder masing-masing.
“Mindset kita harus diubah, dasarnya yang pertama setiap fasilitas publik yang dibuat harus ada manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan hak-haknya yang harus terpenuhi, misalkan di puskesmas, maka layanan apa yang terdahulu misalnya dengan anggaran yang terbatas, maka yang mana yang harus didahulukan supaya hak-hak publik itu jangan sampai di kebiri,” tutupnya. *
