Sinarmalut.com, Tidore - Pengembangan Sofifi sebagai bagian dari Wilayah Administratif Kota Tidore Kepulauan mendapatkan perhatian serius dari Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman.
Perhatian itu diutarakan dalam diskusi yang berlangsung di Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara, dimana Wawali Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menekankan perlunya kewenangan dan dukungan khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pengembangan infrastruktur di Sofifi.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate pada Jumat (25/4/2025) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Ahmad Laiman, yang didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, mengungkapkan bahwa keunikan Kota Tidore Kepulauan terletak pada rencana tata ruang wilayahnya yang mencakup dua kota, yaitu Kota Tidore dan Kota Sofifi yang direncanakan sebagai kota baru.
“Penting untuk memperkuat kebijakan pengembangan kota baru ini. Kami tidak menyarankan untuk membahas daerah otonomi baru terlebih dahulu, meskipun persiapannya harus dilakukan. Kewenangan khusus perlu dipastikan agar bisa berjalan bersama,” kata Ahmad Laiman.
Ia juga menyoroti tentang kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, terutama dalam hal pelayanan publik, seperti pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Kota Tidore, namun memerlukan dukungan infrastruktur dari Provinsi.
“Kami ingin agar semua sektor pelayanan masyarakat di Sofifi tidak terabaikan. Hal ini menuntut adanya penguatan regulasi dan kebijakan khusus sambil menunggu perkembangan mengenai daerah otonomi baru,” tegas Laiman.
Menanggapi pernyataan tersebut, Dr. Drs. A. Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, menambahkan bahwa pengembangan Sofifi bisa dilakukan tanpa harus mempertimbangkan pemekaran daerah.
Pemerintah Provinsi, katanya, dapat menyediakan bantuan keuangan khusus untuk kebutuhan pembangunan, misalnya, pembangunan sekolah dasar atau infrastruktur lain di Sofifi.
“Pemerintah Provinsi dapat membantu Pemerintah Kota Tidore dalam membangun fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk jalan kabupaten/kota dengan bantuan keuangan,” jelas Fatoni.
Fatoni juga mendorong agar kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat ditingkatkan untuk mendorong perhatian Pemerintah Pusat terhadap Sofifi. “Hal ini harus menjadi prioritas kita bersama. Kami siap mendukung upaya tersebut,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa dukungan dari masyarakat dan komitmen seluruh pemerintah daerah sangat penting untuk mengaktifkan Kota Sofifi, dengan melakukan berbagai kegiatan dan pembangunan di sana, bukan hanya berfokus di Ternate.
Pernyataan-pernyataan dalam forum tersebut menggarisbawahi pentingnya perhatian dan kolaborasi lintas instansi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sofifi ke depan. *
