 |
| Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai Jamaludin |
Sinarmalut.com, Morotai - Komitmen membangun mental spiritual keagamaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa akan membayar Insentif Imam Pendeta di Kabupaten Pulau Morotai.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai Jamaludin menyampaikan Pagu anggarannya bisa melalui alokasi dana desa (ADD) dan bisa saja melalui APBD.
"Jadi kita komitmen bahwa pembangunan mental spiritual ini merupakan juga kebutuhan dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Desa Dan pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai," ucapnya, Senin (21/04/2025).
"Buka gaji kita memberikan sedikit operasional kepada mereka, dan sejauh ini melekat di APBDes dan bisa saja APBD atau di ADD atau alokasi dana Desa. Pokoknya beban keuangan ada di Desa, karena apa Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten, kita betul betul peduli kepada mereka yang punya jasa besar," tambahnya.
Sebelumnya, insentif itu melekat di APBD di Pemerintah Daerah khususnya di PMD. Sekarang sudah dialihkan ke desa tapi berdasarkan musyawarah Desa. Untuk besaran anggaranya, masih tetap mengacu yang lama yakni Rp 750 ribu untuk imam pendeta dan Rp 300 ribu untuk guru mengaji dan majelis atau staf imam pendeta dan muda mudahan ini bisa menambah kesejahteraan mereka.
"Saya kira program desa ini melalui musyawarah desa apabila sudah ditetapkan maka itu tidak berpengaruh dan kita berdoa saja kita tidak usah berandai andai yang penting pemerintah daerah dan pemerintah desa fokus memberikan permintaan khusus kepada orang-orang yang sangat berjasa kepada daerah dan desa khususnya bidang keagamaan dan spiritual," jelasnya.
Kata dia, ini bukan perintah bupati melainkan berdasarkan musyawarah desa dan ini menjadi kebutuhan desa, yang mana pembinaan mental spiritual keagaman merupakan pembangunan yang sangat penting bagi daerah.
"Yang jelas semua itu melalui musyawarah dan desa juga tidak merasa beban dan sudah selesai pada umumnya dan sekarang sudah evaluasi dan akan berjalan di tahun 2025 di bulan April, jadi kita mohon dukungan dari masyarakat bahwa tujuan kebijakan ini untuk mendukung pembangunan keagamaan kita," pungkasnya. *
