Riswan Deto, Anggota Pengurus Komunitas Bersih, Hidup, Sehat, Aman (BISA)
Sinarmalut.com, Morotai - Riswan Deto, Anggota Pengurus Komunitas Bersih, Hidup, Sehat, Aman (BISA) menyoroti perubahan kepemimpinan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai menjadi momen krusial dalam upaya memperbaiki tata kelola lingkungan hidup.
Menurut Riswan, dengan penunjukan Alhadar Djaguna sebagai Plt. Kepala DLH, harapan besar tertumpu pada kebijakan-kebijakan yang lebih progresif, sistemik, dan berkeadilan ekologis. Namun, harapan ini harus diimbangi dengan kesadaran akan data kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Morotai tahun 2024 yang tercatat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Data menunjukkan, pada tahun 2024, timbulan sampah di Morotai mencapai 83.660,92 ton, namun tidak ada satu pun sampah yang tercatat sebagai hasil pengurangan. Penanganan sampah hanya mencapai 26.736,29 ton, mengindikasikan lebih dari 56 ribu ton sampah tidak tertangani secara baik.
“Ini mencerminkan kegagalan kebijakan mendasar dari DLH yang belum dapat menghadirkan sistem pengendalian produksi sampah yang efektif, mengajak partisipasi publik, atau menciptakan sinergi lintas sektor,” singgung Riswan, Sabtu (26/4/2025).
Lanjutnya, pengelolaan sampah yang selama ini dipusatkan pada urusan teknis di hilir, seperti pengangkutan dan pembuangan, harus bergeser ke pendekatan preventif. Edukasi publik, pembentukan bank sampah, pelibatan masyarakat, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sampah.
Olehnya itu, kepemimpinan Alhadar Djaguna dituntut mengambil langkah-langkah konkret untuk membenahi sistem yang stagnan dan minim inovasi. “Harapan kami adalah lahirnya paradigma baru pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan dan pengendalian dari sumbernya. Langkah-langkah strategis berbasis data, regulasi tegas, dan edukasi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat diperlukan. Selain itu, kemitraan aktif dengan masyarakat, komunitas, dan sektor swasta harus diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu dan pemilahan sampah sejak rumah tangga juga perlu digagas segera. Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular akan mempercepat perbaikan kondisi ini. Transparansi publikasi data dan akuntabilitas dalam kinerja pengelolaan sampah juga penting untuk membentuk sistem pengawasan sosial yang kuat.
Pulau Morotai, dengan keindahan laut, pesona pariwisata, dan kekayaan ekologis yang luar biasa, terancam jika persoalan sampah tidak tertangani. Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, sementara lingkungan semakin tercemar.
“Kami berharap pak Alhadar Djaguna menjadikan kritik ini sebagai bahan refleksi dan pijakan awal untuk menyusun peta jalan perubahan. Perubahan seharusnya tidak hanya dilihat dari pencapaian angka, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran ekologis di kalangan birokrat, masyarakat, dan pelaku usaha. DLH harus menjadi pelopor gerakan perubahan, bukan sekadar operator teknis. Tugas besar kini berada di pundak Bapak. Semoga kepemimpinan beliau menjadi titik balik lahirnya kebijakan lingkungan yang visioner, adil, dan berkelanjutan untuk Kabupaten Pulau Morotai,” akhirinya. *
