.jpeg)
Sinarmalut.com, Morotai, - Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai bersama BPJS Kesehatan Cabang Ternate menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penguatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), di lantai dua Aula Kantor Bupati, Senin (14/04/2025).
Rakor ini mengusung tema “Implementasi Strategi Penguatan Cakupan UHC dan Tingkat Keaktifan Peserta Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025”.
Turut hadir yaitu, Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ternate Meryta Rondonuwu, Ketua DPRD Morotai Muhamad Risky, Sekda M. Umar Ali, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wabup Morotai, Rio Cristian Pawane, saat mengawali sambutanya menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPJS Kesehatan yang telah menggagas forum tersebut sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan menyelesaikan persoalan teknis serta administratif dalam penyelenggaraan jaminan sosial di daerah.
“Implementasi JKN-KIS (Jaminqn Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus kita sikapi bersama,” ungkapanya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ternate, Meryta Rondonuwu, mengungkapkan bahwa cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai telah mencapai 100 persen. Namun tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 87,8 persen.
“Sebagian peserta tidak aktif karena menunggak iuran, terutama dari peserta mandiri, serta adanya data yang belum diperbarui seperti perubahan status pekerjaan atau peserta yang telah meninggal dunia,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Pulau Morotai masuk dalam kategori UHC prioritas karena memiliki tingkat keaktifan peserta di atas rata-rata nasional.
Di Provinsi Maluku Utara, selain Morotai, daerah yang masuk dalam UHC prioritas antara lain Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore. *
