.jpeg)
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen
Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) berharap Pemprov Maluku Utara konsisten dengan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kota Tidore Kepulauan ditunggak Pemprov ini terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat diwawancarai, Senin (14/4/2025).
Walikota Muhammad Sinen mengungkapkan, DBH Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 43 miliar hingga memasuki tahun 2025 ini belum mendapat kejelasan dari pemerintah provinsi Maluku Utara.
Dijelaskan, DBH ini milik Kabupaten/Kota, yang dititipkan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tapi anehnya, puluhan miliar DBH Kota Tidore Kepulauan tersebut ditahan sejak tahun 2022 sampai tahun 2025, bahkan belum ada kejelasan sama sekali.
"Anehnya, DBH Halmahera Utara dan Halmahera Barat, langsung dibayar oleh provinsi sebelum bulan puasa kemarin," herannya.
Padahal kata Walikota Muhammad Sinen, Pemerintah Kota Tidore melalui dinas terkait telah bertemu dan menyampaikan perihal DBH ke pihak Provinsi. Namun belum mendapat jawaban yang pasti soal kapan DBH Kota Tidore Kepulauan tersebut direalisasikan.
"Jadi saya minta ke Ibu Gubernur agar sampaikan ke Keuangan maupun BKD agar perhatikan DBH Kota Tidore Kepulauan, karena Halut dan Halbar sudah dibayar, lalu Tidore punya kapan," tanya Muhammad Sinen.
Ia juga menyesalkan langkah Pemprov yang terkesan tidak adil dalam merealisasikan DBH Untuk Kabupaten Kota. Menurutnya, kalaupun dibagi maka harus dibagi secara bersamaan, tidak mendahulukan kabupaten/kota lain.
"Kalau pun bagi harus bagi semua, kalau belum bagi jangan dulu bagi semua, jangan dahulukan Halut dan Halbar, ini indikatornya apa, sementara kabupaten/kota lain ini bagaimana," singgungnya.
Ia menegaskan agar pemerintah provinsi Maluku Utara memberikan kejelasan terkait DBH Kota Tidore Kepulauan paling lambat pekan ini.
"Jadi saya minta kepada Pemprov agar secepatnya berikan kejelasan, sampai Minggu ini belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan jangan membatasi kalau ada aksi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Itu, dipastikan dan saya pimpin langsung," tegas Muhammad Sinen. *
